Awal pekan ini, Senin (26/8), Presiden RI, Joko Widodo, mengumumkan lokasi ibukota negara yang baru. Dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk sebagai lokasinya. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.
PENGUMUMAN tersebut menandai keseriusan pemerintah di bawah kendali Joko Widodo terhadap isu perpindahan ibukota negara yang sejatinya sudah muncul sejak masa pemerintahan Presiden RI Pertama, Ir. Soekarno. Target perpindahan ibukota negara ini juga sudah dicanangkan. Yakni sebelum 2024. Bahkan proses hukum maupun landasan yuridisnya juga mulai disiapkan.
Dan seperti biasa, rencana perpindahan ibukota negara ini menuai beragam tanggapan. Ada yang pro. Ada yang kontra. Berbagai tanggapan itu muncul dengan berbagai sudut pandang.
Tidak ketinggalan Gede Pasek Suardika, anggota DPD-MPR RI, turut memberikan pandangannya. Bahkan dari sudut pandang yang beda. GPS – demikian Pasek Suardika belakangan ini akrab disapa – memandang perpindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur ini seakan membangun kembali motivasi kebangkitan nusantara.
Baginya, pandangan tersebut, tidak lepas dari posisi Kutai Kertanegara yang wilayahnya dulu pernah menjadi tapak sejarah besar Nusantara. Tonggaknya ada pada Kerajaan Kutai Martadipura.
“Yang sejak abad keempat, Nusantara kita sudah dikenal kebesarannya di dunia,” ujar Pasek Suardika saat disinggung soal pandangannya mengenai rencana pemerintah pindah ibukota, Kamis kemarin (29/8).
Menurutnya, pilihan wilayah yang telah diumumkan Presiden Jokowi awal minggu ini tidak saja memiliki keuntungan dari sisi letak geografis, karena berada di tengah hamparan kepulauan Indonesia. Namun perpindahan ibukota ini juga diimbuhi dengan perhitungan-perhitungan matang lainnya. Seperti alasan ancaman bencana alam yang minimum.
“Atau karena seluruh lahannya milik negara. Sehingga tidak perlu pembebasan lahan lagi untuk membangunnya. Tapi yang paling penting, pilihan ini juga memiliki kekuatan historis yang kuat secara kultural,” tegas GPS yang juga Ketua Umum Persadha Nusantara ini.
Tidak hanya itu, GPS juga memandang perpindahan ibukota negara seolah menggenapi kontribusi tiap wilayah terhadap keberadaan Indonesia. Menurutnya, Pulau Sumatera telah menyumbangkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang kini bermetamorfosa sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia.
Lalu, Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbesar kelak menjadi sokoguru dan kekuatan utama SDM Indonesia. Dan kemudian, Kalimantan menyumbangkan tempat untuk menjaga NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, serta Undang-Undang Dasar NKRI 1945.
“Karena di sana seluruh kebijakan negara nanti akan diambil. Kekuatan historis ini sangat kuat menambah daya semangat menuju masa keemasan Indonesia,” imbuhnya.
Sekaligus Jakarta, sambungnya, akan menjadi pusat bisnis utama yang tidak akan terkontaminasi kepentingan-kepentingan politik sesaat serta gangguan lainnya yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi.
Bahkan menurut GPS, nama Jakarta yang sejauh ini masih menyandang status sebagai ibukota negara, sebaiknya dikembalikan menjadi Jayakarta. Sesuai dengan namanya semula. Karena Jaya itu bermakna kemasyuran, kesuksesan dan kemenangan. Sementara Karta bermakna keteraturan dan bila dimaknai Kerta bermakna sejahtera.
“Tetapi mungkin karena hanya nama aslinya dipendekkan dari Jayakarta menjadi Jakarta maka terkesan ada yang mandek, macet, dan lainnya. Status Jayakarta juga bisa tetap menjadi daerah khusus bisnis,” tukasnya.
Sementara ibukota yang baru bisa diberi nama Daerah Khusus Ibukota (DKI) Martadipura, DKI Kartanegara atau DKI Kertanegara. Semua nama itu memiliki makna dan pesan positif.
Martadipura yang tersusun dari Ma, Artha, Di, dan Pura memiliki pesan tempat baik yang cukup makmur atau cukup harta. Sementara Kartanegara bermakna sebuah wilayah yang teratur serta kalau memilih Kertanegara bermakna tempat yang sejahtera.
“Pilihan nama bernuansa historis akan memberikan penguatan jauh lebih kuat dan membangun cara berpikir dan psikologis yang berenergi positif,” ujarnya.
GPS tak memungkiri, di tengah munculnya rencana pemindahan ibukota negara muncul berbagai spekulasi. Bahkan menjurus pada stigma. Dan itu ramai berseliweran di media sosial.
“Bahwa ada yang menstigmakan perpindahan ini justru bisa menarik garis lurus dengan Beijing China. Masuklah isu antek Aseng dan lainnya. Ramai di medsos dengan gambar dimana ditarik garis lurus keduanya. Ini juga penolakan yang lucu. Di manapun, bila dua titik ditarik garis yang pasti garis lurus hasilnya. Jadi perpindahan ini tidak ada urusan dengan stigma itu,” tegasnya.
Malahan, sambung dia, dari sisi pertahanan, geopolitik, dan geostrategis, perpindahan ibukota ini akan bisa menjaga kedaulatan dan pencegahan intelijen asing memasang berbagai instrumen sadapan di berbagai gedung-gedung negara untuk mencari data penting negara.
“Semua juga paham kondisi Jakarta sudah becek sekali urusan ini. Ibukota baru akan terjaga sejak awal karena sejak dibangun sudah dikawal kepentingan itu. Tempat kedutaan juga diatur kawasannya. Sehingga aman dari hal-hal susupan intelijen asing yang berlindung dibalik imunitas diplomat. Sistem pertahanan negara bisa disiapkan lebih matang,” imbuh GPS.
Ibukota baru, lanjutnya, juga akan teratur karena dengan persiapan lahan yang begitu luas dan milik negara, maka pembangunan tidak terkontrol bisa dicegah sejak dini. Ruang hijau, daya dukung air dan lainnya akan terjaga kualitasnya. Secara bangunan fisik tidak terlalu banyak digunakan. Sehingga kualitas udara akan bagus untuk menjadi smart living para pengambil kebijakan.
Dengan menggunakan skema 19 persen saja kebutuhan dana pembangunan ibukota dibiayai APBN dari lebih Rp 400 Triliun kebutuhan maka sudah terlihat betapa perhitungan matang telah dilakukan. Kantor dan aset negara yang bisa di-ruislag akan memberikan berlipat-lipat nilai yang bisa membangun lebih banyak kebutuhan di ibukota baru.
“Hanya saja, harus dipikirkan dan dipertahankan semua bangunan yang masuk cagar budaya harus dipertahankan dan dimanfaatkan untuk kemajuan kebudayaan bangsa,” ujar GPS dengan nada memberikan catatan.
Keterlibatan swasta dalam pembangunan perumahan sebagai penunjang ibukota juga bisa mempercepat teralisasinya seluruh kebutuhan ibukota. Sebab lahannya milik negara, maka nilai jual dan kesepakatan harga bisa lebih murah dan terjangkau bagi warga yang ingin pindah ke ibukota. Semua dijalankan secara serentak dan bersamaan.
Di sisi lain, Jakarta atau Jayakarta akan menjadi kota padat yang semakin nyaman. Dinamika bisnis akan berjalan dengan smart. Serta kota juga akan lebih mudah ditata. Warganya akan mengalami kualitas hidup yang lebih baik karena sedikitnya satu sampai 2 juta penduduknya pindah ke ibukota yang baru karena tugas dan bekerja.
“Polusi juga akan menurun sering dengan semakin membaiknya sarana transportasi publik. Jadi Kalimantan berkembang. Jakarta makin nyaman. Sama-sama untung untuk kehidupan yang lebih baik,” tukas pria yang juga politisi dari Partai Hanura ini. (hai/art)
Editor : izak-Indra Zakaria