Kementerian Perindustrian membidik delapan subsektor industri plus satu subsektor yang masuk kategori prioritas mempercepat dekarbonisasi.
JAKARTA - Delapan subsektor tersebut adalah industri semen, baja, pulp dan kertas, tekstil, keramik, pupuk, petrokimia, serta makanan dan minuman, ditambah subsektor alat transportasi (otomotif). “Sektor-sektor itu disebut dengan industri lahap energi,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta akhir pekan lalu (14/10). Sebanyak sembilan subsektor tersebut ditentukan dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian perihal penyusunan rencana aksi dekarbonisasi sektor industri menuju target net zero emission (NZE).
Agus menegaskan, pihaknya bakal menerbitkan peraturan menteri perindustrian dalam mendukung proses dekarbonisasi. Permenperin itu, antara lain, mengatur rencana aksi dan peta jalannya. “Apalagi, saat ini kami sudah punya 35 standar industri hijau sehingga sambil menunggu kesiapan industri agar bisa memitigasi,” terangnya.
Agus menambahkan, guna mencapai sasaran akselerasi dalam upaya dekarbonisasi di sektor industri, langkah strategis yang perlu ditempuh adalah menyiapkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan gas rumah kaca. Kemudian, perlu ada mekanisme pemberian insentif. Misalnya, terkait restrukturisasi teknologi, peralatan, dan permesinan, termasuk penyederhanaan untuk perizinan usaha. ’’Butuh juga adanya pelaporan emisi GRK (gas rumah kaca) melalui SIINas (sistem informasi industri nasional) dan menyiapkan product category rule,” ungkapnya.
Menperin optimistis, target NZE di sektor industri bisa tercapai pada 2050, lebih cepat 10 tahun dari nasional pada 2060. Keyakinan tersebut didasari tingkat emisi GRK sektor industri dari 2015–2022 yang hanya 8–20 persen dari total nasional.
Sementara jika dilihat dari sumber emisi sektor industri pada 2022, komponen emisi dari kategori penggunaan energi di industri menyumbang 64 persen, emisi dari limbah industri 24 persen, serta proses produksi dan penggunaan produk atau industrial process and product use (IPPU) sebesar 12 persen.
Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pihak swasta mendukung visi pemerintah dengan cara berinvestasi pada infrastruktur energi terbarukan. Serta, mengembangkan teknologi baru untuk produksi dan penggunaan energi ramah lingkungan.
“Sementara pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi dunia usaha untuk berinvestasi dalam ekonomi hijau, seperti memberikan keringanan pajak dan insentif,” ujarnya. Pembangunan infrastruktur untuk energi ramah lingkungan yang dilakukan pelaku usaha bukan tanpa alasan.
Arsjad menuturkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam untuk memproduksi energi baru dan terbarukan (EBT). “Selain sumber daya alam, kita juga memiliki populasi muda dan terus bertambah, yang berarti kita memiliki banyak tenaga kerja yang dapat dilatih mengenai ekonomi ramah lingkungan,” bebernya. (agf/c6/dio/jpg/er)
Editor : izak-Indra Zakaria