Ketua DPRD dan Pj Bupati PPU Hadiri Undangan KPK

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 1 November 2023 | 11:03 WIB
BERSAMA: Syahrudin M Noor (kiri) bersama Makmur Marbun (ketiga kanan, belakang), 11 Pj bupati dan wali kota, ketua DPRD setempat hingga pemateri pelatihan, dalam kegiatan PAKU Integritas, Selasa (31/10).
BERSAMA: Syahrudin M Noor (kiri) bersama Makmur Marbun (ketiga kanan, belakang), 11 Pj bupati dan wali kota, ketua DPRD setempat hingga pemateri pelatihan, dalam kegiatan PAKU Integritas, Selasa (31/10).

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya menindak pelaku, tetapi juga butuh strategi pencegahan korupsi untuk melakukan perbaikan sistem.
---
JAKARTA–Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor bersama Pejabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun menghadiri undangan dari Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Berhelat di Ballroom Gedung KPK Lama, Kuningan, Jakarta Pusat.
Undangan tersebut merupakan pelatihan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang diinisiasi oleh KPK selama dua hari yakni 30 Oktober dan berakhir, Selasa (31/10).
Syahrudin M Noor mengatakan, kegiatan ini untuk memahami kaidah-kaidah sebagai penyelenggara Negara dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik itu rambu-rambu yang sudah tertuang dalam rambu-rambu dalam Undang-Undang Antikorupsi.
“Saya kira itulah yang menjadi rujukan kita. Jadi semua penyelenggara negara wajib mengikuti bimbingan teknis tersebut,” katanya saat dikonfirmasi media ini.
Kegiatan PAKU Integritas terbagi dalam tiga materi, yakni Executive Briefing, Pelatihan PAKU Integritas, dan Pembekalan Antikorupsi Pasangan Penyelenggara Negara.
“Selain dari KPK, materi juga hadirkan oleh orang yang berpengalaman dalam mendorong upaya tidak terjadi korupsi seperti Founder ESQ Group Ary Ginanjar Agustian,” ujarnya.
Dalam kegiatan itu, lanjutnya melibatkan 12 Pj bupati dan wali kota hingga ketua DPRD setempat. Menurut dia, kegiatan itu dirasa lebih dapat memperkuat sistem sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu penyalahgunaan hingga penyelewengan.
Pasalnya, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya menindak pelaku, tetapi juga butuh strategi pencegahan korupsi untuk melakukan perbaikan sistem.
“Jadi tidak ada lagi tatap muka atau bertemu jika sistem sudah kuat. Artinya segala proses itu harus melalui sistem semua. Termasuk pengisian perizinan secara digital. Karena eranya sudah seperti itu. Nah, semakin baik sistem tersebut, tentu semakin berkurang angka-angka penyelewengan,” ucapnya. (rdh/k8)

AHMAD MAKI
maki@kaltimpost.co.id

Editor : izak-Indra Zakaria