JAKARTA – Mantan Dirut PT Pertamina (2009–2014) Karen Agustiawan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (12/2). Jaksa penuntut umum (JPU) KPK mendakwa Karen telah merugikan negara USD 113,8 juta atas usulannya dalam pengadaan gas alam cair (LNG) dengan perusahaan Amerika Corpus Christi Liquefaction (CCL).
JPU KPK dalam dakwaannya menyebut Karen sembrono saat meneken kontrak untuk mendapatkan LNG. Dia tak meminta persetujuan dari rapat umum pemegang saham saat menandatangani kontrak pada 4 Desember 2013 dan 1 Juli 2014.
’’Dia juga tidak meminta tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris PT Pertamina. Yang pada gilirannya membuat Pertamina merugi akibat oversupply LNG lantaran gas alam cair yang dibeli ternyata tak terserap oleh pasar,” ujar jaksa Wawan Yunarwanto.
Mulanya, lanjut JPU, pasokan gas alam cair dari luar negeri itu digunakan untuk menunjang kebutuhan dalam negeri. Khususnya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan gas cair seperti PLN dan Pertagas Niaga. Kementerian ESDM waktu itu juga memperkirakan bakal terjadi defisit pasokan gas dalam negeri pada 2014–2030. Dan, diperkirakan pada 2019 terjadi kekurangan gas hingga 6 juta ton LNG.
Namun, belakangan Pertamina justru tak mendapat untung dari penjualan itu. Pasokan gas terlalu tinggi dan tak terserap di luar negeri. Akibatnya, Pertamina harus menjual ke pasar internasional dengan harga rendah. Tercatat, penjualan ke luar negeri selama 2019–2021 ke beberapa perusahaan membuat Pertamina tekor. Padahal, mereka sudah telanjur menjalankan kontrak panjang dengan CCL hingga 2040.
Tak hanya itu, JPU mendakwa Karen turut memperkaya diri dari hasil kontrak panjang dengan CCL. Setelah tak menjabat dirut, Karen mendapat tawaran bekerja di Cheniere Energy yang merupakan induk perusahaan CCL pada 2015 dengan jabatan sebagai senior advisor.
’’Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp 1 miliar dan USD 104 ribu. Serta, memperkaya suatu korporasi LLC seluruhnya sebesar USD 113,8 juta,’’ ucapnya kemarin.
Sementara itu, kuasa hukum Karen, Luhut MP Pangaribuan, membantah tuduhan JPK KPK. Sesuai pernyataan Karen setelah sidang, tuduhan itu merupakan error in persona. Sebab, dalam kontrak tersebut, Karen memang menandatangani perjanjian pada 2013–2014 untuk pembelian LNG.
’’Namun, kontrak sudah diganti dan diperbarui pada 2015. Dan, itu merupakan aksi korporasi,’’ paparnya.
Pembelian LNG itu juga, lanjut Luhut, atas perintah jabatan. Dan jangan lupa, dampak pembelian LNG tersebut kini membawa untung bagi Pertamina. Itu dapat dilihat dari laporan Pertamina pada 2022. Karen, kata Luhut, seharusnya tidak diseret dan didakwa di muka persidangan, tapi harus mendapat reward. (elo/c7/ttg/jpg/dwi/k16)
Editor : Indra ZakariaSumber : Jawapos, Kaltim Post