Target swasembada pangan nasional yang semula diproyeksikan dalam waktu empat tahun berhasil dipercepat menjadi satu tahun melalui transformasi menyeluruh yang dijalankan Kementerian Pertanian.
Pada awal pemerintahan, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan mendasar, mulai dari keterbatasan pupuk, kerusakan jaringan irigasi hingga sekitar 60 persen, hingga distribusi sarana produksi yang belum optimal.
Baca Juga: Pendekatan Humanis, Satgas PKH Serap Aspirasi Warga Loa Kulu Terdampak Penertiban Hutan
Menjawab kondisi tersebut, pemerintah melakukan reformasi besar-besaran yang menyasar seluruh rantai produksi pertanian, dari kebijakan hingga implementasi di lapangan.
Mentan Amran menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan dicapai melalui strategi menyeluruh dari hulu hingga hilir secara terintegrasi.
“Kenapa produksi kita tinggi? Kenapa bisa stok kita tinggi? Tidak sesederhana yang kita bayangkan,” ujar Mentan Amran, Rabu (15/4/2026).
Pertama, reformasi kebijakan dan regulasi melalui penyederhanaan ratusan aturan serta penerbitan sedikitnya 16 regulasi strategis dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat produksi dan distribusi pangan serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kita perbaiki mulai dari kebijakan. Kebijakan regulasi kita perbaiki. Perpres-Inpres saja sampai hari ini sudah 16 Perpres-Inpres yang dikeluarkan di sektor pangan untuk mempermudah pertanian kita seluruh Indonesia,” jelasnya.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, pemerintah memangkas 145 aturan pupuk.
Proses yang sebelumnya memerlukan persetujuan hingga 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 kepala daerah kini dipangkas melalui Instruksi Presiden, sehingga distribusi pupuk dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan diteruskan ke petani secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Baca Juga: Perubahan Tren, Pekerja Tambang Kukar Lebih Pilih Ajukan JKP Ketimbang Sengketa PHK
Kedua, reformasi tata kelola pupuk dengan meningkatkan alokasi hingga 9,55 juta ton, menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, serta memperluas akses petani melalui penggunaan KTP dan penyederhanaan distribusi.
“Contoh pupuk, turun 20 persen. Tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Yang kedua, volumenya kita tambah,” ungkapnya.
Ketiga, realokasi anggaran sebesar Rp 3,8 triliun dari belanja non-prioritas ke sektor produktif seperti irigasi, benih unggul, pompanisasi, dan alat mesin pertanian.
“Kita efisiensi melalui refocusing anggaran. Contoh refocusing, biaya perjalanan dinas, biaya hotel, biaya rehab kantor yang tidak penting, kami cabut, kita dorong anggaran itu ke sektor yang produktif,” tegasnya.
Keempat, intensifikasi pertanian melalui penggunaan benih unggul, pemupukan tepat waktu, serta pompanisasi yang menjangkau sekitar 500 ribu hektare lahan tadah hujan dan meningkatkan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali tanam.
“Berarti produksi meningkat kan? Lalu benih unggul. Produktivitasnya 9 ton, sampai 10 ton. Minimal 8 ton, kita belikan benih dan bagikan secara gratis,” ujarnya.
Selain itu, optimalisasi lahan rawa juga dilakukan pada sekitar 800 ribu hektare, sehingga total peningkatan luas tanam dari program intensifikasi mencapai sekitar 1,3 juta hektare.
Kelima, ekstensifikasi melalui program cetak sawah baru seluas sekitar 200 ribu hektare sebagai tambahan luas baku sawah nasional.
Keenam, penguatan infrastruktur sumber daya air melalui pembangunan dan revitalisasi 61 bendungan dengan potensi layanan irigasi mencapai 400 ribu hektare serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
Ketujuh, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, drone, serta teknologi pertanian presisi.
Mentan Amran mengungkapan bahwa penggunaan alat dan mesin pertanian terbukti mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan hasil produksi hingga 100 persen.
Kedelapan, reformasi kelembagaan dan tata kelola melalui evaluasi dan rotasi pejabat serta penertiban distribusi untuk memastikan program berjalan efektif.
Sebanyak 248 pejabat dilakukan rotasi dan evaluasi, serta ribuan izin distribusi pupuk dicabut guna memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.
Kesembilan, intervensi pasar melalui penguatan peran Perum Bulog dalam menyerap gabah petani dengan skema any quality seharga Rp 6.500 per kilogram guna menjaga stabilitas harga dan memberikan kepastian usaha.
Langkah ini terbukti mampu menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani sekaligus meningkatkan cadangan beras pemerintah.
Berbagai strategi tersebut telah menunjukkan hasil nyata.
Produksi beras nasional meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen pada tahun 2025, melampaui kebutuhan domestik yang berada pada kisaran 2,5–2,6 juta ton per bulan.
Baca Juga: Dari Mahakam ke Kaltara, Kratom Kukar Jadi Tolok Ukur Pengembangan
“Kalau digabung semua ini, berarti ada tambahan tanam sekitar 1,5 juta hektare. Dikalikan produktivitas rata-rata, kenaikan produksi sekitar 4 juta ton. Itu sesuai dengan data BPS, FAO, dan USDA,” jelasnya.
“Kalau ada yang mau protes, ya protes itu ke FAO, protes ke Amerika, protes ke BPS,” tambahnya
Seluruh langkah tersebut memberikan dampak signifikan.
Produksi beras nasional meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen di tahun 2025. Cadangan beras pemerintah (CBP) hingga April 2026 dilaporkan mencapai 4,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat menjadi 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir, sementara pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun.
“Di Bulog maksimal selama Republik Indonesia merdeka, stoknya maksimal 2,6 juta. Hari ini 4,8 juta, sebentar lagi 5 juta. Hampir dua kali lipat,” ungkapnya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa capaian tersebut diperoleh tanpa impor beras medium, sehingga sepenuhnya ditopang oleh produksi dalam negeri.
“Swasembada itu artinya manakala suatu negara impor maksimal 10 persen dari kebutuhan. Negara ini tidak impor beras medium. Berarti swasembada sempurna,” jelasnya.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa swasembada pangan bukan sekadar klaim, melainkan hasil dari strategi yang terukur, kerja nyata di lapangan, serta kolaborasi lintas sektor dari pusat hingga daerah.Baca Juga: Terganjal Regulasi Pusat, Target Rp 679 Miliar Bea Cukai Tarakan Terancam Meloset
Pemerintah memastikan bahwa kondisi pangan nasional saat ini berada dalam posisi aman dan terus diperkuat secara berkelanjutan sebagai fondasi ketahanan nasional. (*)
Editor : Faroq Zamzami