JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menolak permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11), menanggapi dinamika politik yang berkembang.
Prasetyo mengungkapkan, niatan tersebut disampaikan Gibran secara langsung dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Pertemuan itu membahas berbagai dinamika yang muncul pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan isu yang beredar dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak pengajuan pengunduran diri tersebut. Dalam kesempatan itu, Presiden justru berdiskusi dan memberikan sejumlah saran konstruktif kepada Gibran.
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran," tegasnya.
Selain menyatakan niat mundur, Gibran juga memohon ruang dan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui mekanisme hukum resmi.
"Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," jelas Prasetyo.
Pemerintah menyatakan akan menghormati langkah hukum yang akan ditempuh oleh Gibran. Prasetyo menyebut bahwa pihak istana mempersilakan penggunaan mekanisme Peradilan Tata usaha Negara (PTUN) sebagai sarana untuk menguji dan membuktikan keabsahan dokumen tersebut.
"Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," pungkasnya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co