Pemandangan kontras terlihat usai persidangan yang berlangsung maraton selama sembilan jam di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan. Jika saat masuk ruang sidang ia masih mengenakan seragam dinas Polri lengkap dengan dua bintang di bahunya, maka sekitar pukul 18.46 WIB Eko keluar dengan tampilan jauh berbeda. Ia digiring sejumlah personel Brimob dan Propam menuju mobil tahanan dalam balutan baju tahanan biru, masker hitam yang menutupi wajah, serta kedua tangan yang terikat kabel ties.
Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun kepada awak media yang telah menanti di lokasi, Eko hanya tertunduk lesu saat memasuki kendaraan. Ia selanjutnya langsung dibawa kembali menuju Markas Komando (Mako) Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok, untuk menjalani masa penahanan.
Persidangan etik yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut menghadirkan total sembilan orang saksi, termasuk di antaranya saksi yang meringankan pihak Eko. Usai sidang, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa majelis KKEP menjatuhkan sanksi berlapis. Selain menyatakan perbuatan Eko sebagai perbuatan tercela secara etik, majelis juga menjatuhkan sanksi administratif berupa pemecatan dari keanggotaan Polri.
Putusan berat ini dijatuhkan lantaran Eko dinilai terbukti menyalahgunakan akses teknologi di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri untuk melakukan penyadapan komunikasi secara ilegal.
Skandal ini pun memicu sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Perkara tersebut tidak lagi dipandang sekadar pelanggaran internal kepolisian, melainkan menyangkut isu krusial terkait perlindungan privasi, keamanan komunikasi pejabat tinggi negara, hingga akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menggunakan kewenangannya.
Sebelum sidang etik ini digelar, pihak kepolisian telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam rangkaian kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh lainnya. Langkah pemecatan ini menjadi penegasan sikap institusi dalam menindak tegas oknum yang menyalahgunakan wewenang. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co