Irjen Pol Ahrie Sonta Resmi Dipecat, Terbukti Sadap Presiden , Polri Ungkap Daftar Pasal Pelanggaran

JAKARTA- Keputusan tegas diambil institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11). Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti terlibat dalam kasus penyadapan ilegal.

Mengenakan pakaian dinas lengkap dengan kepala tertunduk lesu, jenderal bintang dua tersebut menjalani proses persidangan maraton yang memakan waktu kurang lebih sebelas jam, mulai pukul 09.00 hingga 20.00 WIB. Majelis sidang KKEP Polri yang dipimpin oleh Komjen Pol Rudy Darmoko akhirnya memutuskan bahwa Ahrie terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik berat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, dalam keterangannya kepada awak media membeberkan secara rinci pasal-pasal berlapis yang dilanggar oleh mantan kepala Divisi Hukum (Divkum) Polri tersebut.

Berdasarkan hasil persidangan, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022.

"Perinciannya meliputi Pasal 5 Ayat (1) Huruf C dan Huruf G terkait dengan pelanggaran kewajiban etika kelembagaan, serta Pasal 8 Huruf C Angka 1 terkait pelanggaran kewajiban etika kepribadian. Terduga pelanggar juga terbukti tidak menaati larangan pada Pasal 11 Ayat (1) Huruf A dan Huruf B," jelas Isir.

Lebih lanjut, Isir mengungkapkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut berkaitan erat dengan jabatan yang diemban Ahrie saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional serta melanggar prosedur standar operasional (SOP).

"Dalam Sidang KKEP terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan dua hal utama: pertama, sanksi bersifat etika di mana perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," tegasnya.

Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Irjen Pol Ahrie Sonta telah menyatakan sikap untuk menempuh jalur banding atas putusan tersebut. Pihak Polri menyatakan menghormati hak konstitusional tersebut dan siap memprosesnya setelah pembentukan komisi banding.

Kasus ini bermula ketika Ahrie diseret ke meja hijau etik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan atau illegal access terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah figur penting lainnya. Pengusutan perkara ini tidak berhenti pada Ahrie seorang; Polri sebelumnya juga telah menetapkan tiga tersangka lain dalam pusaran kasus yang sama, yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Melalui putusan tegas ini, Polri menegaskan komitmennya untuk membersihkan internal institusi tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang. "Kami ingin menegaskan kembali bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban mutlak untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, SOP, serta kode etik profesi yang berlaku," pungkas Isir. (*)