TANJUNG REDEB – Tim penilai Panji Keberhasilan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur bidang PKK, melakukan penilaian ke Kabupaten Berau. Penilaian dilakukan oleh seluruh kelompok kerja TP PKK Kaltim, Selasa (5/11), di Sekretariat TP PKK Kampung Labanan Jaya.
Tim ini khusus melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dan keberhasilan yang telah dilakukan TP PKK selama setahun.
Dalam penilaiannya, tim ingin melakukan klarifikasi lapangan terkait berkas penilaian yang telah dikirimkan oleh TP PKK Berau sebelumnya. Hal inilah yang ingin diperiksa lebih lanjut, untuk melihat apakah ada kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Kalau memang ada kekurangan, akan diminta untuk dipenuhi kembali. Setelah lengkap seluruhnya, akan diperiksa lagi kemudian dilanjutkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.
TP PKK Kaltim juga ingin mengetahui langsung mengenai hubungan antara TP PKK kabupaten dengan TP PKK kecamatan dan kampung. Karena hubungan yang terjaga inilah, yang merupakan penilaian utama keberhasilan TP PKK. Dengan adanya hubungan yang harmonis dan kompak antara kabupaten dengan kecamatan serta kampung, bakal membuat program-program kerja berjalan dengan maksimal. Seperti halnya data di sekretariat kabupaten harus sama dengan kecamatan dan kampung. Jika tidak sinkron, maka komunikasi pun tidak jalan.
Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Berau Sri Juniarsih Muharram, menyampaikan apresiasi atas segala masukan yang diberikan oleh TP PKK Kaltim. Penilaian ini menjadi ajang berbenah bagi pihaknya, untuk memperbaiki kinerja yang selama ini masih ada kekurangan. “Selama perjalanan mungkin ada kesalahan kita. Dari hasil penilaian nantinya kita akan gunakan sebagai bahan evaluasi ke depan,” jelasnya.
Disinggung mengenai persoalan yang masih dihadapi TP PKK selama ini. Sri Juniarsih mengatakan, ada beberapa yang menjadi catatan penting pihaknya. Seperti data pengisian administrasi yang ada di setiap Pokja, yang dinilai masih harus diperbaiki lagi. Kemudian terkait laporan yang tidak kalah pentingnya agar dipenuhi dan dilengkapi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
“Yang perlu kita benahi adalah manajemen administrasi kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu harus lengkap administrasinya. Mulai dari kabupaten hingga kampung. Sehingga ada kesamaan data di lapangan,” pungkasnya. (hms5/udi)
Editor : uki-Berau Post