TARAKAN – Di antara tahapan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan Pemerintah Kota Tarakan, dengan melonggarkan pembatasan sektor tranportasi baik darat, laut maupun udara sejak 8 Juni lalu.
Dengan kebijakan tersebut, tranportasi diperbolehkan mengangkut penumpang. Termasuk warga juga boleh berkunjung ke Tarakan. Tapi, Pemkot Tarakan tetap menerapkan syarat protokol kesehatan.
Hal itu diatur dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Nasional Nomor 7 Tahun 2020, tentang Kriteria dan Persyaratan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.
Salah satu persyaratannya dengan menunjukkan surat keterangan uji tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan hasil negatif yang berlaku tujuh hari. Atau surat keterangan uji Rapid Diagnostic Rest (RDT), dengan hasil non reaktif yang berlaku tiga hari saat keberangkatan.
Khusus warga yang melakukan perjalanan dengan membawa surat keterangan uji RDT, Wali Kota Tarakan Khairul menjelaskan, bahwa warga masih tetap menjalani karantina. Karena tingkat akurasinya hanya berkisar 20-30 persen.
“Sebenarnya kalau standar kita, meski sudah ada RDT mestinya tetap harus karantina. Kecuali kalau surat kesehatan PCR, negatif, maka bisa tanpa karantina,” ucap Khairul, Rabu (10/6).
Pemkot Tarakan masih mengupayakan kemudahan bagi warga Kaltara yang ingin ke Tarakan. Diakuinya, telah membahasnya bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Pelni untuk mengkaji hal itu.
Mengenai mekanisme karantina, kini hanya menyediakan tempat karena keterbatasan anggaran. Sedangkan untuk kebutuhan makan, menjadi tanggungan masyarakat.
Masyarakat boleh melakukan karantina mandiri di hotel dengan biaya menjadi tanggungan warga. Termasuk bagi karyawan diperbolehkan melakukan karantina mandiri di mess perusahaannya. (adv/mrs/uno)
Editor : uki-Berau Post