TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya menyelesaikan persoalan tapal batas dengan Kutai Timur. Di mana hingga saat ini belum ada penyelesaian dalam penetapan tapal batas ini, yang berdampak pada banyak sektor mulai dari hukum hingga perizinan.
Pemkab Berau pun kembali melakukan pembahasan untuk percepatan penyelesaian tapal batas ini pada Senin (15/6). Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Berau, Muharram yang didampingi Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo serta Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Dan dihadiri oleh camat dan kepala kampung dari wilayah yang berbatasan dengan Kutai Timur.
Dalam rapat pembahasan tersebut, Pemkab Berau tetap berpegang teguh dengan undang-undang yang telah diterbitkan sebelumnya, terkait pemekaran wilayah Kutim untuk menjadi daerah otonomi baru.
“Ini menjadi dasar kita pada saat pembahasan nantinya dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Karena dasar tersebut lah yang dipakai dalam mengeluarkan perizinan di wilayah perbatasan tersebut,” jelas Muharram.
Ia juga menjelaskan, jika batas wilayah ini sampai bergeser, maka berdampak pada banyak sektor. Di mana Berau sebelumnya telah berpegang sesuai dengan UU yang ada dalam melakukan aktivitas di daerah tersebut.
“Pastinya akan jadi masalah kedepannya khususnya dalam hal perizinan. Karena sudah banyak izin yang dikeluarkan hingga ribuan hektar di sana. Dan ini juga sudah sesuai dengan dasar yang kita pegang yaitu UU,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo menjelaskan, langkah yang akan diambil yaitu melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kutim dan menyampaikan pendapat sesuai dengan fakta yang ada. Dasar yang selama ini dipakai yaitu UU dari Pemerintah Pusat.
“Kalau ini tidak ada titik temu, maka solusi terakhir adalah melalui DPR RI. Karena semuanya ini berbicara UU,” pungkasnya. (hms5/arp)
Editor : uki-Berau Post