Berikan Potongan hingga Pembebasan Pajak Daerah

uki-Berau Post • Dipublikasikan Jumat, 26 Juni 2020 | 18:47 WIB
dr H Khairul M.Kes
dr H Khairul M.Kes

TARAKAN – Untuk membantu pelaku usaha yang terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19), Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan memberikan insentif. 

Di antaranya, keringanan berupa pemotongan hingga pembebasan pajak daerah bagi pengusaha. “Jadi bagaimana mereka bisa tetap berusaha dalam situasi pandemi ini. Upaya yang kita lakukan, salah satunya memberikan insentif, keringanan ataupun pemotongan bahkan sampai pembebasan pajak daerah kepada para pengusaha dan UMKM ini supaya mereka bisa tumbuh,” terang Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes saat menyampaikan materi pada webminal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Utara, Kamis (25/6). 

Selain itu, di lingkungan Pemkot Tarakan, wali kota telah mewajibkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggunakan batik buatan lokal. “Kita berusaha membeli produk-produk mereka. Seperti tahun ini Pemkot mewajibkan seluruh ASN untuk menggunakan batik lokal dan harus diproduksi di Tarakan oleh UMKM Tarakan,” tuturnya.

Wali kota pun membenarkan kebijakan pemberian insentif, bagi pelaku usaha. Setelah sebelumnya menerima usulan dari Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI). 

“Mulai awal-awal pandemi ini sebelum kasus kita naik, sudah mulai lesu ekonomi. Kita respon waktu dengan berikan selama tiga bulan. Dengan catatan waktu, pembebasan hanya berlaku pada yang memang tidak memungut. Tapi untuk hotel atau warung, tetap menambahkan 10 persen, karena itu uang negara,” ungkapnya. 

Untuk pemberian insentif tersebut, harus sesuai prosedur. Di mana pelaku usaha mengusulkan kepada Wali Kota Tarakan, melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Dinas terkait kemudian membuat telaah staf untuk dibuatkan surat keputusan (SK) Wali Kota Tarakan. 

Untuk pemberian keringanan pajak daerah ini, Pemkot Tarakan hanya memberi waktu Juni dan Juli. Karena Pemkot Tarakan juga membutuhkan dana, untuk pembangunan dan pelayanan publik. (adv/mrs/uno) 

Editor : uki-Berau Post
pemerintahan