TIDENG PALE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung (KTT) mengadakan rapat dengar pendapat Raperda, BPD dan perangkat desa. Pada Kamis (29/7).
Ketua Bapemperda, pada DPRD KTT, Heri Rizal mengatakan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan melibatkan camat dan PJ kepala desa se-KTT, dan juga Badan Pengawas Desa (BPD) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta transparansi pemilihan perangkat desa.
Sehinga perlu dibuatkan regulasi sebagai payung hukumnya, saat implementasi di lapangan. Pihaknya berharap, mekanisme pengangkatan pegawai desa harus melalui tahapan fit and proper test.
"Supaya orang-orang yang menjadi perangkat desa tersebut adalah mereka yang mempunyai kompetensi. Sehingga pengolahan desa itu menjadi baik," kata Ketua Bapemperda, pada DPRD KTT. Heri Rizal. Kamis (29/7).
Regulasi tersebut dirancang, untuk bagimana mekanisme pengangkatan perangkat desa tidak mengandung unsur KKN. Ini ada kaitannya dengan pasca pemilihan kepala desa di KTT. Mengapa dilakukan test, tujuannya agar hasil daripada perektutan tersebut bisa melahirkan SDM yang berkualitas.
"Jadi keluhan masyarakat selama ini bahwa, ketika terpilih menjadi kepala desa maka orangnya (Keluarga red) yang menjadi pengurus desa," ujar Heri.
Maka,dengan adanya regulasi yang masih dibahaskan di meja DPRD salah satu kanal positifnya meminimalisir yang namanya unsur nepotisme. Selain itu, regulasi yang dimaskud sejalan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati KTT. Yaitu adanya desa cermat.
"Desa Cermat yang dimaksud adalah desa cerdas, mandiri dan terintegrasi. Jadi mekanisme pengangkatan perangkat desa itu harus benar-benar transparan," tegas dia.
Dia menambahkan, dalam suatu desa perlu adanya peningkatan potensi desa sesuai dengan kearifan lokal. Ini bisa terwujud jika kemudian para perangkat desa adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi pada bidangnya.
"Pembahasan ini didaerah merupakan tindaklanjut dari permendagri Nomor 6 tahun 2017,"
Heri Rizal menekakan bahwa, selama ini memang belum ada regulasi yang mengatur mekanisme tersebut. Karena masih berlandaskan pada peraturan gubernur (pergub). Tetapi, dengan adanya aturan ini dan juga beberapa regulasi yang menjadi centolannya maka itu bisa dilaksanakan.
"Kita ingin mekanisme penerimaan perangkat desa ini transparan. Iya seperti penerimaan ASN itulah," tambah dia.
Pria yang sudah menjabat 2 periode menjadi anggota legislatif ini meyakini bahwa, dengan mekanisme tersebut maka orang-orang yang mendaftar adalah mereka yang mempunyai kompetensi dan kemampuan.
"Bukan karena dia sepupu,keponakan keluarga atau tim sukses," tutup dia.(mts)
Editor : uki-Berau Post