TANJUNG REDEB - DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat dengan Pemkab Berau yang dihadiri oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, Selasa (3/8). Rapat tersebut membahas mengenai penanganan Covid-19 di Kabupaten Berau.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengatakan, untuk menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten Berau memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Secara tidak langsung, Pemkab Berau menerapkan semi lockdown. Persoalannya, dengan adanya kebijakan ini, membuat anggaran penanganan Covid-19 semakin membengkak. Sementara serapan anggaran sesuai perintah Presiden Joko Widodo dianggap oleh DPRD belum maksimal. “Penggunaan BLT (Bantuan Langsung Tunai), operasional penanganan Covid-19 dan kegiatan vaksin juga tidak maksimal, hanya 20 persen,” katanya.
Madri Pani juga mempertanyakan tujuan adanya refocusing jika serapan anggaran jadi tidak maksimal. Padahal Pemerintah Pusat memberikan regulasi kepastian hukum agar pemerintah daerah ada keberanian untuk menggunakan anggaran untuk penanganan Covid-19. Sebab jika menunggu regulasi pusat, tentu terlambat.
“Pola yang tepat itu serahkan kepada daerah masing-masing. Tidak perlu menunggu keputusan dari pusat. Waktu terus berjalan, pandemi semakin meningkat. Masing-masing daerah tidak akan sama kebutuhannya,” jelas Madri Pani.
Terkait kebijakan PPKM, lanjut Madri Pani, juga membebani masyarakat. Tingkat keluhan masyarakat dengan adanya kebijakan ini meningkat. Karena itu, dia meminta Pemkab Berau agar membuka penutupan jalan yang dilakukan di 11 titik. Hal ini untuk memudahkan aktivitas masyarakat, begitu juga para pedagang di kawasan yang dilakukan penyekatan. “Makna dari PPKM itu membuat masyarakat agar tidak berkerumun atau menghalau orang berkumpul. Bukan menyetop atau mematikan usaha masyarakat,” kata politikus Partai NasDem ini.
“Contoh seseorang itu mau membeli dan membungkus makanan yang dijual PKL. Tapi pembeli susah masuk di kawasan para PKL beroperasi. Permasalahannya memilih terpapar atau mati kelaparan. Sehingga mereka memberanikan diri,” lanjutnya.
Ia juga menuturkan, dengan adanya PPKM ini para pelaku usaha diberikan bantuan sosial tunai (BST) yang mungkin sudah disetor dari pusat. Madri mengatakan, Jokowi bahkan sudah menginstruksikan kepada pimpinan daerah untuk memperhatikan masyarakatnya di tengah PPKM ini.
Sementara terkait insentif tenaga kesehatan (Nakes) dia meminta harus menjadi prioritas. Sebab nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. “Kalau Nakes ini bermasalah, insentif tidak pernah cair, itu jadi beban mereka. Ini tanggung jawab mereka dalam menangani pasien. Tapi pemerintah daerah juga harus memperhatikan nasib mereka agar permasalahan insentif bisa terselesaikan.
“Saat ini kita kekurangan Nakes. Apa kah optimal dalam pelayanan, jelas tidak. Sehingga tingkat kesembuhan tidak optimal,” ujarnya.
Madri Pani juga meminta dilakukan swab massal secara dadakan terhadap masyarakat untuk menimbulkan efek jera. Sebab bisa saja di antara 10, ada 3 terkonfirmasi. “Kan ada janji bupati dan wakil bupati untuk memberikan PCR gratis.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya masukan dari DPRD Berau dalam penanganan Covid-19. “Ini yang kami tunggu, mendapatkan masukan dari anggota DPRD. Kami banyak mendapatkan masukan apa yang terjadi di masyarakat. Anggota DPRD ini memiliki fasilitas yang namanya Reses. Mereka turun langsung, mendengar aspirasi masyarakat. Dan di rapat ini disampaikan semua,” bebernya.
Dikatakannya, hal ini menjadi evaluasi bagi tim Satgas Covid-19 agar ke depannya lebih baik lagi. Dia juga menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi evaluasi di kecamatan. Mereka perlu mendapat sentuhan dan teguran. Contoh di Kecamatan Maratua yang banyak mendapat sorotan. Gamalis mengatakan, camat di Maratua tidak terlalu banyak memberikan kontribusi terhadap penanganan Covid-19 di Maratua.
“Kita tentu ingin semua camat, dan kepala kampung turut aktif dalam membantu masalah Covid-19 ini,” ujarnya.
Sementara terkait insentif dan kesehatan tenaga kesehatan (nakes), lanjut Gamalis, tentu akan menjadi perhatian serius Pemkab Berau. Termasuk penambahan nakes. Bahkan dia mengatakan, ada keinginan untuk memberikan tes awal khusus untuk tenaga kesehatan. “Kami menyambut baik masukan ini. Nakes diprioritaskan. Dalam satu dua hari lagi, kami akan rapat kembali untuk menindak lanjuti masukan dari anggota DPRD ini,” paparnya.
Untuk pelayanan di rumah sakit, menurut Gamalis sudah maksimal. Tetapi tentu ada hal yang masih kurang. “Kita tidak bisa tutup mata dan telinga dengan semua masukan dari rekan dewan ini. Kami akan segera melakukan evaluasi,” pungkasnya. (hmd)
Editor : uki-Berau Post