Tapal Batas Belum Tuntas

uki-Berau Post • Dipublikasikan Rabu, 1 September 2021 | 20:32 WIB
BAHAS TAPAL BATAS: Bupati KTT Ibrahim Ali (dua dari kanan) menggelar rapat membahas soal tapal batas Kabupaten Nunukan-KTT, kemarin (31/8).
BAHAS TAPAL BATAS: Bupati KTT Ibrahim Ali (dua dari kanan) menggelar rapat membahas soal tapal batas Kabupaten Nunukan-KTT, kemarin (31/8).

TIDENG PALE – Tapal batas antara Kabupaten Nunukan-KTT, dipaparkan Bupati KTT Ibrahim Ali kepada Dirjen Badan Administrasi Kewilayahan, untuk regulasi dan dasar hukum. Khususnya di wilayah Menjelutung-Linuang Kayan. 

Dasar hukum yang disampaikan yakni Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan seterusnya. 

Kedua, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2007 tentang pembentukan KTT. Lalu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 tahun 2019, dan perubahannya pada Perpres Nomor 23 tahun 2021 tentang kebijakan satu peta (KSP). Selanjutnya, peraturan daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2003 tentang rencana tata ruang wilayah KTT. Juga peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah KTT. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah. 

Bupati menyampaikan kronologis permasalahan batas daerah tersebut. Persoalan ini sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sesuai dengan surat Bupati KTT Nomor 100/244/pem/hum-KTT/VI 2012, tertanggal 28 Juni 2016. Perihal penyerahan penyelesaian masalah sengketa batas KTT kepada Dirjen Kemendagri. 

Menurut Ibrahim, kesimpulan dari isi surat itu bersepakat dan mufakat soal tapal batas Kabupaten Nunukan-KTT diserahkan pada Dirjen Badan Administrasi Kewilayahan. “Jadi, sebenarnya itu sudah disepakati dan kami menerima. Ketika itu menjadi keputusan yang telah dibuat oleh  badan administrasi kewilayahan,” terang Ibrahim, kemarin (31/8). 

Ketika adanya kejanggalan, pemerintah KTT tidak diundang oleh Pemprov Kaltara untuk membicarakan masalah ini. Walaupun dalam berita acara tersebut, ini diserahkan hanya di Pemprov Kaltara. 

“Potensi wilayah yang kami sengketakan ini sudah merupakan polemik yang berkepanjangan,” tutur Bupati. Mulai dari kepala daerah sebelumnya tidak ada yang tuntas. Sehingga semua kepala daerah memutuskan ini akan dituntaskan. 

Kata Bupati, berdasarkan Undang-Undang yang mengatur ketika kabupaten tidak bisa menuntaskan persoalan ini. Maka akan diserahkan ke tingkat lebih tinggi, yaitu Pemerintah Provinsi. Jika Pemprov Kaltara belum mampu menuntaskan, maka diserahkan kembali ke Kemendagri. (*/mts/uno) 

Editor : uki-Berau Post
PEMKAB KTT