Kepala OPD Diminta Awasi Kinerja Jajarannya

uki-Berau Post • Dipublikasikan Sabtu, 20 Agustus 2022 | 09:14 WIB
TIDAK ADA WFH: Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk benar-benar memantau kinerja jajarannya, agar bekerja dengan baik.
TIDAK ADA WFH: Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk benar-benar memantau kinerja jajarannya, agar bekerja dengan baik.

TANJUNG REDEB – Untuk menekan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disiplin. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau meminta kepada para seluruh ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Berau agar tetap melakukan pekerjaan di kantor sebelum waktunya pulang.

Dijelaskan Kepala BKPP Berau, Sri Eka Takariati, saat ini pemberlakuan Work From Home (WFH) bersifat fleksibel. Di mana jika terdapat pegawai yang sakit setelah berpergian, bisa diberi kebijakan untuk WFH. Begitu juga dengan pegawai dalam kondisi tepapar Covid-19.

“Tidak ada WFH lagi, jadi bagi para ASN yang sehat itu diharuskan untuk turun ke kantor,” tegasnya kepada awak media, Jumat (19/8).

Kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebutnya sudah seharusnya normal lagi, namun dengan tetap memperhatikan prokes yang ada. Pihaknya meminta tegas agar pengawasan kedisiplinan juga terus diawasi.

“Saat ini sudah pelan-pelan berjalan normal kembali, untuk di beberapa OPD juga sudah melakukan fingerprint (mesin absen, red). Kami sudah melakukannya, ini juga berlaku untuk semua OPD bisa melakukannya kembali,” jelasnya.

Meskipun pihaknya berharap seluruh ASN dapat memiliki kedisiplinan tinggi, dan tidak sering meninggalkan kantor, pengawasan paling utama dipegang oleh masing-masing kepala OPD.

Untuk itu, Eka meminta kepada pemimpin instansi atau kepala OPD bisa terus mengimbau dan memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik, walaupun pandemi belum sepenuhnya hilang.

“Kuncinya itu pada kepala OPD, mereka harus bisa mengawasi bagaimana kinerja di kantor, apakah masih banyak yang absen, karena tindakan teguran pertama ada di lingkup OPD itu sendiri,” jelasnya.

BKPP juga terus melakukan evaluasi, terutama kepada kehadiran pegawai. Jika ditemukan banyak ASN yang tidak hadir di hari kerja, biasanya berasal dari laporan OPD masing-masing, dan akan diproses setelahnya.

Namun, proses tersebut bertahap. Jika ASN ditemukan tidak masuk dalam kurun waktu tertentu, bisa berakhir dengan pemberhentian. “Jika tidak mengikuti aturan maka tidak menutup kemungkinan akan tindak tegas, bahkan bisa dikenakan sanksi pemecatan,” tandasnya. (aky/sam)

Editor : uki-Berau Post
asn