KOTABUMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara melakukan penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama dengan instansi vertikal dan BUMN, terkait pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lampung Utara.
Penandatanganan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Lampung Utara, Senin (3/4) lalu. Penandatanganan tersebut pun dilakukan langsung Bupati Lampung Utara Hi. Budi Utomo, S.E., M.M., bersama 12 kepala instansi vertikal dan BUMN di Lampung Utara. Yakni, Kapolres Lampung Utara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara, Kepala Kanwil Direktorat Pajak Lampung dan Bengkulu, Kepala BNN Waykanan dan Lampung Utara, Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Utara, Kalapas Kelas IIA Kotabumi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kotabumi, Kepala Kantor UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Wilayah VI Kotabumi, Kepala PT Taspen Bandar Lampung, Kepala BPJS Kesehatan Kotabumi, Kepala PT Pos Indonesia.
“Alhamdulillah, sebagai tindak lanjut dari rencana pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Utara. Kita dapat menandatangani nota kesepakatan, kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama pembentukan Mal Pelayanan Publik antara Pemkab Lampung Utara dengan instansi vertikal dan berbagai pihak terkait,” kata Bupati saat memberikan sambutan.
Seperti yang diketahui bersama, sambung Bupati, tujuan dari pembentukan MPP untuk pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. Terlebih, pemerintah telah mengupayakan terobosan dengan mendorong terbentuknya MPP. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dan beserta peraturan turunannya.
Bahkan, di Kabupaten Lampung Utara, telah diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dengan adanya payung hukum dari beberapa ketentuan tersebut, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pelayanan publik. Baik yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun swasta, ke dalam satu unit kerja berbentuk MPP. Di bawah naungan pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Bupati berharap, dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini dapat meningkatkan daya saing daerah, untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Dalam memberikan kemudahan berusaha, dan dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penyelenggara pelayanan. Sehingga kabupaten Lampung Utara akan dapat lebih maju dan sejahtera.
“Mudah-mudahan dengan telah ditandatanganinya kesepakatan ini, kita semua dapat terus berkomitmen. Bukan hanya sekadar seremonial saja, melainkan dapat benar-benar mewujudkan Mal Pelayanan Publik,” harap Bupati.
Usai penandatanganan, Bupati menyebut beberapa instansi daerah sudah mulai uji coba membuka pelayanan publik yang berlokasi di lantai II Mall Ramayana Kotabumi. “Alhamdulillah untuk sekarang ini sudah bisa dilakukan pelayanan di Ramayana. Seperti mengurus Adminduk Capil, perizinan di DPMPTSP, bisa dilakukan masyarakat di Ramayana Kotabumi,” tutur Bupati.
Untuk pembukaan secara resmi, menurut Bupati, bila tidak ada halangan dilakukan pada Mei mendatang. Bersamaan dengan Kabupaten lainnya, yang ada di Provinsi Lampung. Hanya saja, belum diketahui pasti apakah pembukaan resminya akan dilakukan di Kabupaten Lampung Utara atau dipusatkan di kabupaten lain.
MPP Kabupaten Lampung Utara terpusat di lantai II Ramayana Kotabumi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Cempedak, Kecamatan Kotabumi. MPP tersebut berada di atas lantai keramik seluas 4.480 meter persegi. Setidaknya ada 29 intansi vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Utara yang membuka pelayanan di Mal tersebut. (adv)
Editor : uki-Berau Post