TANJUNG REDEB - Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, ingatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pastikan jajarannya langsung memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat setelah menikmati libur panjang.
“Kepala OPD ini kami minta dipantau anggotanya yang masuk kerja di pekan pertama ini,” kata Peri, Rabu (26/4).
Meski Presiden Joko Widodo telah mengajak yang tidak memiliki kepentingan khusus untuk menahan pulang mudik pada masa puncak, menurutnya bagi pegawai di Pemkab Berau sebaiknya tetap pulang dan kembali bekerja sesuai jadwal.
“Kalau kita mau memang bisa jadi alasan, tetapi masuk kerja juga satu hal penting dan mendesak untuk memberikan pelayanan kembali,” ujarnya.
Sehingga, pemilihan tanggal pergi dan pulang harusnya bisa dilakukan dengan seksama dan diperhitungkan dengan baik dan benar, sehingga tidak mengabaikan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya kira begini, sebelum keluar daerah untuk melakukan perjalanan. Dalam rangka cuti sudah paham tanggal masuknya. Harusnya sudah dari jauh hari waktu itu,” tuturnya.
Dirinya juga berharap, pegawai pemerintahan baik yang langsung melayani masyarakat di bagian pelayanan ataupun non pelayanan tetap tidak mengabaikan hari pertama bekerja kembali. Sebab, pelayanan dan non pelayanan tetap penting dalam perjalanan pemerintahan di Kabupaten Berau.
“Artinya jangan sudah lama libur lalu terlena, baik itu pelayanan ataupun non pelayanan bisa kembali masuk kerja,” ingatkannya.
Hal ini tentunya untuk mendorong pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal usai libur lebaran. Terlebih, hal ini untuk mengupayakan kenyamanan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diperlukannya.
“Supaya juga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, pelayanan bisa jalan terus bagi masyarakat yang butuh,” ujarnya.
Ia juga meminta kepala OPD tak segan memberi sanksi tegas, bagi pegawai yang kerap terlambat hingga tidak masuk kerja. Hal ini untuk menjaga kedisplinan pegawai dan menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap memuaskan. “Kepala OPD juga bisa memberikan hukuman kalau memang ada yang melanggar,” tuturnya.
Perbaikan pelayanan juga perlu ditingkatkan dari tingkat bawah hingga atas. Apalagi jabatan yang sifatnya dipilih seperti ketua Rukun Tetangga (RT) hingga kepala kampung. “Sebetulnya perbaikan pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan dari RT hingga kakam, walaupun dipilih masyarakat tetapi pelayanan harus tetap maksimal,” ujarnya.
Hal ini bisa berimbas kepada penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga, pelayanan yang prima dan maksimal harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan masyarakat.
“Imbasnya ke pemerintah dan pelayanan tidak maksimal kita harap kinerja dari semua perangkat dari tingkat bawah sekalipun bisa ditingkatkan,” pungkasnya. (*/sen/sam)
Editor : uki-Berau Post