Penanganan Stunting Telah Diprogramkan

uki-Berau Post • Dipublikasikan Sabtu, 17 Juni 2023 | 00:02 WIB
CEGAH STUNTING: Wakil Gubernur Kaltara Dr Yansen TP, Msi (empat dari kanan) berfoto bersama saat pelaksanaan Rakor Kepegawaian se-Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, belum lama ini.
CEGAH STUNTING: Wakil Gubernur Kaltara Dr Yansen TP, Msi (empat dari kanan) berfoto bersama saat pelaksanaan Rakor Kepegawaian se-Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Dalam upaya penekanan angka stunting di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), perlu saling merangkul. Baik itu antar pemerintah daerah maupun masyarakat.

Saat ini, Pemerintah Pusat tengah menggalakkan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting. Wakil Gubernur Kaltara Dr Yansen TP, MSi mengatakan, terdapat delapan aksi yang tengah dilakukan. Kedelapan aksi itu, mencakup analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Peraturan Bupati/Walikota tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting dan review kinerja tahunan.

“Penanganan stunting telah diprogramkan. Program yang dibuat juga harus dilaksanakan, dengan 8 aksi yang harus dilakukan kabupaten/kota,” ungkapnya, Jumat (16/6).

Menurut dia, pencegahan stunting tidak bisa terpaku atau terjebak di angka saja. Terkadang, jangkauan sangat terbatas. Yang utama, membangun SDM (Sumber Daya Manusia) di masyarakat Kaltara. Misalnya di pedalaman, di mana potensi stunting di pasar tertentu yang punya kebiasaan minuman keras berhari-hari atau berminggu-minggu berpotensi adanya stunting. Kemudian pola pendidikan anak yang kurang diperhatikan.

“Itu yang harus dibangun kesadaran masyarakat. Di mana menciptakan pola hidup yang sehat. Harus diberi penekanan dan harus bisa menjangkau. Yang diinginkan rakyat yang sadar,” jelasnya.

Konsumsi yang kurang baik juga menjadi salah satu penyebab stunting. Menyusul persoalan SDM serta pendidikan. Jika itu diperbaiki, maka ia meyakini stunting bisa diturunkan bahkan bisa dihilangkan.

Untuk membangun manusia, harus dilakukan dari sekarang. Kesadaran masyarakat menjadi yang terpenting. Aksi harusnya pada masyarakat bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Bagaimana kita harus menekankan kepada masyarakat harus ada perubahan yang besar,” tuntnasnya. (fai/uno)

Editor : uki-Berau Post
Advertorial