TANJUNG REDEB - Berdasarkan data Online Monitoring SPAN (OMSPAN), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Triwulan I Tahun 2023 sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah naik 4,7 persen atau sebesar 98,3 persen, hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb, Gusti Hasbullah, kemarin (23/6).
Angka tersebut dijelaskannya, merupakan angka rata-rata yang dicapai oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang berada di ruang lingkup KPPN Tanjung Redeb.
Kenaikan nilai IKPA Kuasa BUN Daerah tersebut menurut Gusti Hasbullah, menunjukan adanya perbaikan kualitas belanja pada Kementerian/Lembaga. Jika dibandingkan dengan nilai IKPA pada periode yang sama di Tahun 2022 yang hanya sebesar 93,5 persen.
“Kita lihat dari data ini bisa digambarkan adanya peningkatan atau perbaikan dari para Satker Kementerian Lembaga yang berada di Berau dalam kinerja pelaksanaan anggarannya,” tuturnya.
Pengukuran kualitas belanja dalam IKPA sebutnya, difokuskan pada tiga area yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari ketiga area tersebut, terdapat empat satuan kerja yang berhasil mengimplementasikan formulasi nilai IKPA dengan capaian 100 persen lingkup KPPN Tanjung Redeb.
“Dari seluruh satker yang ada, terdapat 4 yang mencapai 100 persen. Di antaranya Rutan Tanjung Redeb, Kementrian Agama Berau, Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Berau,” terangnya.
Selain itu, tren kenaikan IKPA Triwulan I Tahun 2023 terlihat dari jumlah satker di tahun 2022 yang sebelumnya mendapatkan nilai di bawah 80 persen sebanyak 6 satker, namun di tahun 2023 nihil.“Kemudian untuk nilai 96 persen sampai dengan nilai 99 persen terjadi kenaikan jumlah di tahun 2023 sebanyak 11 satker, jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya 5 satker,” ungkapnya.
Sebagai bahan literasi masyarakat terhadap APBN, merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022 bahwa IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Ketiga aspek IKPA tersebut dijabarkan menjadi 8 indikator yang harus dipahami oleh satuan kerja, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP & TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.
Lanjut, diharapkannya juga kepada seluruh Satuan Kerja K/L di Kabupaten Berau untuk mengimplementasikan formulasi IKPA tersebut. Dalam jangka panjang, diharapkan agar Satuan Kerja K/L mam-pu melaksanakan belanja secara berkualitas sehingga konsep value for money dalam belanja APBN benar-benar diterapkan, karena setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat bagi perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Saya harap, capaian yang terus meningkat dan kita lihat ada 4 satker yang menerima penghargaan bisa menjadi pemacu bagi satker lainnya untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan anggarannya di waktu berikutnya,” pungkasnya. (*/sen/sam)
Editor : uki-Berau Post