Pemkab Ajukan 12 Raperda

uki-Berau Post • Dipublikasikan Rabu, 28 Juni 2023 | 13:10 WIB
PARIPURNA: 12 raperda disampaikan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih, kepada Ketua DPRD Berau, Madri Pani, kemarin.
PARIPURNA: 12 raperda disampaikan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih, kepada Ketua DPRD Berau, Madri Pani, kemarin.

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau menyampaikan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dan penyampaian pembahasan Raperda Tahun 2023 kepada DPRD, dalam sidang paripurna di gedung DPRD Berau, kemarin (27/6).

Raperda yang diajukan Bupati Berau Sri Juniarsih, terdiri dari sembilan raperda yang telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2023, sementara dua raperda lagi merupakan raperda inisiatif dari DPRD Berau.

Dalam sambutannya, bupati juga mengatakan, raperda yang disampaikan tahun ini diharapkan menjadi perhatian bersama. Diharapkan pembahasan raperda ini bisa dilakukan cepat hingga akhirnya ditetapkan. Karena menurutnya, aturan yang diajukan merupakan prioritas sebagai rambu-rambu dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Setelah raperda ini disampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada dewan yang terhormat untuk dibahas bersama, serta dapat memberikan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai waktu yang ditentukan,” ujar Juniarsih.

Bupati juga menegaskan, bahwa aturan yang akan ditetapkan nantinya bisa dipatuhi bersama, serta harus ada pengawalan penuh dalam realisasinya. Sehingga tidak menjadi pajangan yang ditetapkan begitu saja, namun memiliki dampak nyata dalam pembangunan daerah.

Raperda yang disampaikan ini disebutnya, juga telah mencakup berbagai macam persoalan yang dihadapi sebelumnya. “Semoga raperda yang disampaikan bisa ditetapkan tepat waktu,” katanya.

Bupati juga menegaskan, pihaknya akan terus berupaya agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat yang menginginkan tercapainya pelayanan-pelayanan yang maksimal dalam pemerintahan daerah, keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam kali tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Terima kasih kepada semua pihak yang berperan mengupayakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, termasuk sinergisitas antara eksekutif dan legislatif yang telah membantu kelancaran pelaksanaan tugas kami dalam memimpin penyelenggaraan Pemda di Kabupaten Berau,” jelasnya. (mar/adv/sam)

Editor : uki-Berau Post
Advertorial