TANJUNG SELOR - Penyusunan anggaran yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), diharapkan bisa maksimal tanpa ada kendala.
Berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, penyusunan anggaran yang dilakukan Pemprov Kaltara selalu mengalami revisi. Hal ini perlu dievakuasi. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr H Suriansyah, M.AP mengatakan, dalam menciptakan efektivitas penyusunan anggaran di Pemprov Kaltara, perencanaan anggaran haruslah matang.
Ini dapat mengurangi revisi-revisi dikemudian hari. “Harus ada efektivitas penyusunan anggaran yang dimulai dari perencanaan,” ungkapnya, Jumat (30/6).
Kepada seluruh OPD, ia menegaskan, ketika menyusun anggaran perlu dicermati penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Sebab yang biasanya terjadi, ketika sudah dikeluarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), maka pembahasan kembali dan adanya perubahan.
“Biasanya seperti itu. Teman-teman di OPD, baru menyadari ternyata DPA terdapat ketidaksesuaian dengan RKA,” ujarnya.
Hal itu, menyebabkan sering terjadi perubahan-perubahan pada perencanaan, sehingga waktu yang seharusnya bisa di maksimalkan terganggu. Ketika didapatkan ketidaksesuaian, maka ini yang memakan waktu untuk merevisinya.
“Apalagi sering terjadi, yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang direncanakan,” imbuhnya.
Maka dari itu, lanjut dia, diminta dalam menginput ke sistem dan proses perencanaan harus diperhatikan. Perlu keseriusan pejabat administrator dan pengawasan, serta ikut mengendalikan kerja dari staf.
“Perlu keseriusan dan kepedulian pejabat. Apalagi, staf ini di bawah pejabat administrator dan pengawas. Harusnya mereka lebih memperhatikan hal itu,” jelasnya.
Diharapkan ke depan, dalam penyusunan anggaran tidak lagi ditemukan ada kendala, ataupun ketidaksesuaian. Antara perencanaan dan DPA yang seharusnya bisa terselesaikan tepat waktu. (fai/uno)
Editor : uki-Berau Post