PENAJAM - Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Penajam Paser Utara (PPU) Riviana Noor melalui Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang PUPR PPU MS Hadi menyebutkan, progres terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024 dalam tahap revisi materi teknis (matek).
"Untuk matek tersebut sudah selesai. Kita sedang mengajukan proses untuk persetujuan substansi dengan DPRD PPU," kata Hadi ditemui di ruang, Jumat (9/2).
Terkait hal itu, pihak PUPR PPU juga sedang melakukan perbaikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk tahap proses validasi. Hanya tinggal menunggu dokumen yang nantinya sebagai prasyarat untuk pengajuan proses lintas sektor (linsek) di kementerian.
"Nah, nanti kalau sudah di kementerian dan mendapatkan persetujuan substansi, baru kita ajukan proses rancangan peraturan daerah (raperda)," ujarnya.
Selain RTRW, untuk rencana detail tata ruang (RDTR), Hadi menyebutkan, ada empat dokumen wilayah perencanaan (WP). Sementara yang berproses terdapat dua wilayah perencana (WP), yakni WP Penajam-Petung dan WP Maridan-Riko-Sepan-Sotek.
"Nah itu rencananya akhir bulan ini kita masuk di dalam linsek kementerian. Itu langsung, hanya tinggal menunggu sinkronisasi dengan perubahan RTRW-nya," jelasnya.
Dirinya menyebutkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kementerian. Sebab, RDTR yang sedang berproses tersebut melalui bantuan teknis dari ATR pusat.
"Jadi, harapannya hal tersebut bisa sinkron. Jangan sampai nanti ini bertabrakan dengan RTRW. Artinya kita sudah harmonis dengan RTRW-nya," timpalnya.
Adapun luasan WP RDTR di wilayah Penajam-Petung seluas kurang lebih 9.000 hektare. Sama halnya dengan WP Maridan-Riko-Sepan-Sotek yang juga berukuran kurang lebih sekitar 9 ribu hektare.
"Totalnya kurang lebih 18 ribu hektare yang masuk dalam RDTR," paparnya.
Hadi berharap, apabila RDTR sudah berbasis OSS, proses perizinan tersebut dapat berjalan dengan cepat. Sebab, ada tiga dasar atau acuan proses perizinan. Mulai konfirmasi, rekomendasi, dan penilaian.
"Nah selama ini kita masih memakai proses penilaian, karena mengacunya kepada RTRW," timpalnya.
Ke depannya, jika RDTR sudah berbasis OSS, apabila ada pemohon melakukan pengajuan perizinan, pemohon tersebut sudah terkoneksi secara langsung.
"Jadi 1x24 jam itu sudah terbit KKPR kegiatan berusaha maupun nonberusaha. Harapan masyarakat dapat menerima, memanfaatkan dengan hadirnya inovasi rencana tata ruang yang sudah berbasis digital," pungkasnya. (kim/adv/pro)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Kaltim Post