PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah menghadapi tantangan serius dalam pencapaian target pembangunan tahun anggaran 2024. Dalam upaya untuk mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan pembangunan.
Rapat evaluasi yang dipimpin oleh Penjabat Bupati PPU Makmur Marbun bersama Sekretaris Daerah Tohar dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sodikin, digelar di ruang rapat lantai III kantor Bupati PPU pada Senin, (18/3/2024).
Pertemuan tersebut menjadi panggung bagi kepala perangkat daerah dan camat untuk memaparkan progres dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kegiatan pembangunan. Salah satu sorotan utama adalah rendahnya penyerapan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan realisasi fisik dan keuangan yang belum optimal.
Menurut laporan dari Asisten II Setda PPU, dari total anggaran APBD Tahun 2024 sebesar Rp2.675.656.832.000,00, realisasi penyerapan anggaran hingga 15 Maret 2024 baru mencapai Rp195.096.483.296,00 atau sebesar 7,39 persen.
Sementara itu, realisasi fisik mencapai Rp199.936.923.280,18 atau sebesar 7,47 persen. Angka-angka ini jelas menunjukkan bahwa target pembangunan belum tercapai.
Dalam konteks ini, Pj Bupati Makmur Marbun mengekspresikan keprihatinannya dan menegaskan pentingnya pertanggungjawaban dari setiap perangkat daerah yang terlibat.
"Target kita hanya mencapai 7,39 persen, masih jauh dari harapan. Kita harus bertanggung jawab atas keterlambatan ini dan mencari solusi bersama untuk mengatasi hambatan yang dihadapi," tegasnya.
Langkah-langkah strategis pun diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Marbun meminta laporan mendetail dari masing-masing perangkat daerah untuk menganalisis kendala yang dihadapi.
"Dengan keterbukaan dan evaluasi ini, kita dapat mengevaluasi kinerja dari perangkat daerah serta memberikan rekomendasi untuk mengurai permasalahan yang ada," paparnya.
Tak hanya itu, koordinasi yang lebih erat antara perangkat daerah juga ditekankan. Marbun menekankan pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.
"Anggaran ini menjadi penopang roda perekonomian masyarakat, oleh karena itu perlu dipastikan bahwa implementasinya berjalan lancar," tambahnya.
Diharapkan, evaluasi yang ketat dan langkah-langkah strategis yang diambil dapat memacu perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. (ns/adv/pro)
Editor : Wawan