Prokal.co - TANJUNG REDEB – Realisasi program-program bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) 2023 telah berjalan sesuai regulasi yang ada. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said.
Sederet organisasi perangkat daerah (OPD) yang diamanatkan untuk mengelola DBH-DR pun telah menyelesaikan pekerjaan yang diprogramkan oleh masing-masing pihak.
“Kami memastikan penggunaan anggarannya sudah sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.
Dirinya menyebut, telah mendapatkan monitoring penggunaan anggaran dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas realisasi pekerjaan yang ada.
Bahkan, pihaknya telah memberikan tugas kepada setiap OPD penerima DBH-DR untuk melakukan konsultasi dan rekonsiliasi data penggunaan dana tersebut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kalau agenda yang di Jakarta itu, lebih ke agenda rekonsiliasi data daerah dan pusat,” tuturnya.
Diketahui, pada 2023 lalu, Berau mengelola DBH-DR senilai Rp 113,4 miliar. Dana tersebut terbagi untuk sembilan OPD. Yakni, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau senilai Rp 25 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau senilai Rp 46,9 miliar, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau senilai Rp 12 miliar.
“Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rp 300 juta, Disbudpar Berau Rp 15,5 miliar,” terangnya.
Kemudian, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau sebesar Rp4,3 miliar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau senilai Rp 1,5 miliar, Dinas Sosial Berau senilai Rp 4,5 miliar dan Bagian Perekonomian dan SDA senilai Rp 3,3 miliar.
Dari sembilan OPD tersebut, Said menyebut masing-masing telah membuat draft laporan yang akan menentukan nilai pengelolaan anggaran DBH-DR pada tahun ini.
“Dalam proses penentuan itu, akan dinilai kembali mulai dari realisasi sampai ke perencanaan kembali,” tuturnya.
Ia menyatakan, saat ini pihaknya masih melakukan agenda evaluasi hasil kinerja masing-masing OPD tersebut. Dengan menelusuri realisasi anggaran dan disandingkan dengan capaian kerja di lapangan.
Namun, untuk melakukan langkah tersebut pihaknya masih akan melakukan pengumpulan data yang valid, yang akan dapat menghasilkan evaluasi yang objektif.
“Yang dicari tahu, di titik mana pekerjaan itu tidak maksimal, dan akan dicarikan solusi terbaiknya,” terangnya.
Sebelumnya, perbaikan di Pemandian Air Panas Asin Pemapak Biatan melalui Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) senilai Rp 4,7 miliar telah selesai dikerjakan. Setelahnya, Pemkab Berau meresmikan Wisata Air Panas Asin yang berada di Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan pada Selasa (7/5) lalu.
Peresmian dilakukan Bupati Berau, Sri Juniarsih didampingi Wakil Bupati Berau, Gamalis serta Sekkab Berau Muhammad Said, dan Kepala Disbudpar Berau Ilyas Natsir. Ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penguntingan pita.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengatakan, pembangunan wisata air panas dilakukan secara bertahap. Melalui anggaran Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR) senilai Rp 4,7 miliar.
Ia menyadari, Wisata Air Panas Asin Pamapak sempat tidak terkelola dengan baik. Sehinggaberharap setelah peresmian Wisata Air Panas ini menjadi kabar baik untuk masyarakat di Bumi Batiwakkal.
“Akhirnya, kita sama-sama saksikan perkembangan luar biasa. Tentu, semua ini berkat kerja keras teman-teman Disbudpar atas tindak lanjut potensi Wisata di Biatan,” ujarnya usai meresmikan.
Selain itu, perkembangan pengelolaan wisata ini nantinya tidak hanya berhenti sampai sini. Ke depannya, pihaknya akan dilengkapi kembali dengan sejumlah fasilitas pendukung lainnya.
Untuk saat ini, fasilitas di Wisata Air Panas Asin Pamapak yakni perendaman untuk umum dan VIP, kolam bermain anak-anak, galery Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyediakan produk unggulan dari kecamatan, pusat kuliner, landmark, gapura, camping dan tempat bilas.(sen/adv/far)