Prokal.co, PENAJAM - Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.
Pegawai tersebut khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar mengungkapkan, sejak Pemilihan Umum (Pemilu) Februari lalu, pihaknya sudah menekankan kepada para pegawai agar bersikap netral. Artinya, mereka tidak diperkenankan berpihak kepada salah satu peserta Pilkada atau terlibat politik praktis.
"Itu sudah menjadi atensi kita bersama, bahwa netralitas ASN ini sangat penting terutama saat masa pemilihan," katanya, Selasa (4/6).
Dirinya menegaskan bahwa penekanan soal netralitas ASN menjadi hal penting. Sebab tidak menutup kemungkinan adanya gerak – gerik pegawai yang terlibat nantinya. Penyebabnya bisa karena kepentingan pribadi, keluarga, atau karena ketidaktahuan.
"Kita semua punya hak politik, akan tetapi itu disimpan untuk kita sendiri," ujarnya.
Upaya sosialiasi kepada para pegawai, juga kembali akan dimasifkan. Hal tersebut berdasarkan dari Pemilu lalu dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dirinya juga menegaskan, apabila ASN terbukti melanggar netralitas.
Maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 94 tahun 2021, mereka akan diberikan sanksi tergantung jenis pelanggarannya.
"Tentu saja akan dilakukan upaya mungkin dengan sosialiasi kepada para ASN, itu tujuannya agar mereka semua memiliki satu kesepahaman yang sama terkait netralitas ini," jelasnya. (Kim/ADV/pro)
Editor : Wawan