Prokal.co, PENAJAM – Dalam langkah signifikan untuk memastikan transparansi dan kolaborasi, Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, secara resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Syahruddin M Noor, pada Senin, (22/7/2024) di Kantor DPRD Kabupaten PPU.
Penyerahan dokumen KUA-PPAS ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Kapolres PPU AKBP Supriyanto, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) PPU Faisal Arifuddin, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Kepala BKAD PPU Muhajir, dan Kepala Bapelitbang PPU Tur Wahyu. Kehadiran mereka menandakan pentingnya acara ini dalam kalender pemerintahan PPU.
Makmur Marbun menegaskan pentingnya transparansi dalam penyerahan dokumen tersebut. “Hari ini secara resmi kami menyerahkan dokumen KUA-PPAS kepada ketua DPRD untuk mereka bahas karena ini memang merupakan tahapan yang sudah harus dilalui,” ujarnya.
Lebih lanjut, Marbun menjelaskan bahwa pendampingan dari Kapolres dan Kajari PPU menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap keterbukaan publik. "Kami tidak ada yang ditutup-tutupi, dan seluruh tahapan itu sudah kami lakukan. Justru keterbukaan inilah yang harus menjadi contoh karena antara pemda PPU, DPRD, Kapolres maupun Kajari itu adalah mitra," katanya.
Kehadiran Kapolres dan Kajari dalam acara ini bukan sekadar simbolis. Marbun menekankan bahwa dukungan mereka adalah bagian dari upaya mempercepat proses administrasi dengan memastikan semua aspek hukum terpenuhi. “Saya sampaikan terima kasih kepada pak Kajari dan Kapolres PPU yang sudah bersama saya selaku unsur Forkopimda untuk mendorong percepatan-percepatan ini,” tambahnya.
Dengan penyerahan dokumen KUA-PPAS ini, diharapkan DPRD Kabupaten PPU dapat segera membahas dan menyetujui anggaran yang telah direncanakan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga hukum ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam hal keterbukaan dan kerja sama antarlembaga.
Penyerahan dokumen KUA-PPAS tahun 2024 ini bukan hanya sebuah formalitas, tetapi merupakan simbol komitmen Pemda PPU untuk bekerja secara transparan dan kolaboratif demi kepentingan masyarakat. Ini adalah langkah nyata menuju pemerintahan yang lebih baik, di mana setiap proses dilakukan dengan keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi. (bs/ADV/pro)
Editor : Wawan