PROKAL.CO, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota Balikpapan mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, gratifikasi, dan saber pungli. Hal itu diwujudkan dalam Sosialisasi pencegahan korupsi, gratifikasi, saber pungli dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Senin (30/9) di Ballroom Grand Tjokro Balikpapan.
Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Balikpapan Ahmad Muzakkir mengatakan, sosialisasi tidak hanya memenuhi kewajiban administratif. Akan tetapi juga merupakan bagian dari upaya besar, dalam mendukung salah satu misi utama Kota Balikpapan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Pemkot Balikpapan telah melakukan berbagai langkah nyata, dalam upaya pencegahan korupsi, diantaranya telah berhasil mencapai 88,76% dalam aplikasi MCP, yang merupakan alat pemantauan dan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah.
“Capaian ini merupakan yang tertinggi di Kalimantan Timur dan menjadi bukti bahwa kita berada di jalur yang benar, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi,” ucapnya.
Selain itu, capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Balikpapan juga menunjukkan angka yang menggembirakan yaitu 73,51%. Kota Balikpapan juga telah berkomitmen untuk menerapkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di berbagai instansi pemerintah.
Sosialisasi tidak hanya memenuhi kewajiban administratif. Akan tetapi juga merupakan bagian dari upaya besar, dalam mendukung salah satu misi utama Kota Balikpapan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. “Kami ingin seluruh aparatur pemerintah di Kota Balikpapan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya mencegah korupsi dan gratifikasi, serta bersikap tegas terhadap pungutan liar. Ini merupakan langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujar Muzzakir.
Untuk mencegah dan memberantas praktik pungutan liar Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk Satuan Tugas Saber Pungli. Tim ini bertugas secara efektif dan efisien dalam melaksanakan pemberantasan pungli dengan memaksimalkan personil satuan kerja diantaranya prasarana yang dimiliki pemerintah daerah.
Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama untuk terus mendukung pencegahan korupsi baik di tingkat individu kelembagaan maupun dalam lingkungan keluarga.
Editor : Wawan