PROKAL.CO- Gelombang protes mahasiswa di Kalimantan Timur tampaknya jauh dari kata usai. Setelah aksi besar-besaran pada medio April lalu, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim kembali memadati jalanan Kota Samarinda, Rabu (29/4). Kali ini, mereka tidak hanya sekadar berorasi, melainkan melakukan aksi blokade di tiga titik urat nadi kemacetan, yakni Jembatan Mahakam, Simpang Empat Lembuswana, dan Simpang Tiga Hotel Mesra, sebagai bentuk protes atas sikap dingin DPRD Kaltim.
Kemarahan mahasiswa ini dipicu oleh lambannya respons para wakil rakyat dalam merealisasikan pakta integritas yang telah ditandatangani sebelumnya. Jenderal Lapangan Aksi, Fathur Rahman, menegaskan bahwa kehadiran mereka kembali ke jalan adalah untuk menagih komitmen nyata, terutama terkait pengguliran Hak Angket untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim secara menyeluruh.
"Tuntutan kami tetap sama. Kami datang untuk mengawal apa yang sudah kami suarakan. Pihak DPRD memang sudah menandatangani pakta integritas di atas materai, tapi sampai detik ini belum ada 'lampu hijau' atau langkah konkret. Jangan sampai tanda tangan itu hanya sekadar pemanis untuk membubarkan massa," ujar Fathur di sela-sela aksi.
Fathur menilai, secara lembaga DPRD Kaltim terkesan sengaja mengulur waktu dan terjebak dalam retorika politik. Hingga saat ini, pihak aliansi mengaku belum menerima undangan resmi maupun informasi terkait dimulainya proses konstitusional di dalam gedung parlemen untuk membahas tuntutan mereka. Sikap apatis ini dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap keresahan rakyat yang sedang menggunung.
Sambil menyindir para anggota dewan yang seolah menutup telinga, mahasiswa mengingatkan bahwa kondisi Kalimantan Timur saat ini sedang tidak baik-baik saja dan membutuhkan penanganan serius, bukan sekadar janji tertulis yang hilang tanpa kabar. Fathur menekankan bahwa gerakan ini bukan sekadar seremoni singkat, melainkan perjuangan panjang yang akan terus dikawal hingga ada hasil nyata.
Aksi "jilid dua" ini diakhiri dengan ancaman keras dari pihak mahasiswa. Jika dalam waktu dekat DPRD Kaltim tidak segera menunjukkan progres signifikan terkait pengguliran hak angket, mereka memastikan akan kembali dengan massa yang lebih besar dan tekanan yang lebih masif. Bagi mereka, janji adalah utang yang harus dibayar lunas dengan tindakan, bukan sekadar basa-basi politik di depan kamera. (*)
Editor : Indra Zakaria