PROKAL.CO, SAMARINDA - Aksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (5/5/2026), berujung ricuh. Seorang polisi wanita (Polwan) dilaporkan terluka setelah terkena lemparan batu, sementara sejumlah pendemo juga mengalami luka-luka.
Kericuhan terjadi saat situasi aksi yang semula berjalan dengan penyampaian aspirasi mulai memanas. Sebagian massa aksi melempar telur busuk ke arah aparat kepolisian yang berjaga, yang kemudian disusul dengan pelemparan batu. Dalam kondisi tersebut, aparat kepolisian mengambil tindakan dengan memukul mundur massa guna mengendalikan situasi. Bentrokan tak terhindarkan, menyebabkan korban luka dari kedua belah pihak.
Selain Polwan yang terluka akibat lemparan batu, anggota Humas Polresta Samarinda juga dilaporkan mengalami luka. Di sisi lain, sejumlah pendemo mengalami luka di bagian kepala saat proses pembubaran berlangsung. Petugas kemudian berupaya membubarkan massa secara bertahap dan mengamankan area sekitar Kantor Gubernur Kaltim. Sejumlah peserta aksi terlihat berlarian menjauh dari lokasi ketika aparat mulai mendorong massa.
Sebelumnya, PMII Kaltim menggelar aksi mimbar bebas dengan membawa sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mereka menyoroti isu anggaran, tata kelola pemerintahan, hingga transparansi penggunaan APBD.
Salah satu peserta aksi menyebut tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah.
“Kami meminta pemerintah fokus pada kepentingan rakyat. Jangan ada lagi anggaran yang tidak tepat sasaran, dan semua penggunaan APBD harus transparan,” ujar salah satu mahasiswa dalam orasinya di lokasi. Ia menegaskan, PMII akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga ada respons konkret dari pemerintah daerah.
“Kalau tidak ada tindak lanjut, kami siap turun lagi dengan massa yang lebih besar,” tambahnya. Ada tujuh tuntutan PMII Kaltim sampaikan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Pertama, mereka mendesak penghentian anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran dan meminta APBD difokuskan untuk kepentingan rakyat.
Kedua, PMII meminta perombakan pimpinan DPRD Kaltim demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, mereka menuntut percepatan pengisian jabatan definitif pada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perampingan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Keempat, PMII mendesak agar kegiatan pemerintahan tidak lagi dilakukan di tempat komersial, merujuk pada kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Kelima, mereka menolak direksi BPD Bank Kaltimtara yang dinilai memiliki rekam jejak bermasalah.
Keenam, PMII meminta Gubernur Kaltim melakukan introspeksi terhadap kebijakan dan komunikasi publik yang dianggap kurang baik. Ketujuh, mereka menuntut transparansi pengembalian dana APBD yang digunakan untuk pembelian barang-barang yang dinilai mewah. (*)
Editor : Indra Zakaria