SAMARINDA – Rencana debat terbuka antara Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dengan kelompok mahasiswa berakhir antiklimaks. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara resmi membantah kabar yang menyebut sang Gubernur akan memenuhi tantangan debat tersebut, sembari menegaskan bahwa informasi yang beredar luas di media sosial adalah tidak benar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, memberikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait kesediaan Gubernur untuk berdebat dalam forum yang digagas mahasiswa.
“Flyer itu tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi kepada kami. Pada waktu yang diklaim sebagai jadwal debat tersebut, Gubernur justru tengah berada di Jakarta,” tegas Faisal.
Pihak Pemprov juga menyayangkan pencatutan nama Gubernur dalam materi publikasi yang tidak tervalidasi dan meminta masyarakat untuk lebih selektif dalam menyerap informasi dari kanal-kanal non-resmi.
BEM KM Unmul: Kami Sudah Kirim Undangan Sejak Februari
Di sisi lain, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman merasa telah menempuh prosedur yang benar. Mereka mengklaim telah melayangkan undangan resmi jauh-jauh hari dan berharap adanya ruang dialektika yang setara.
Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menekankan bahwa format yang mereka tawarkan bukanlah forum diskusi formal biasa, melainkan debat terbuka yang menguji gagasan.
“Kami menginginkan debat terbuka tanpa panelis, bukan sekadar forum diskusi. Kami sudah melakukan tindak lanjut undangan secara berkala, namun hingga jadwal ditentukan, tidak ada konfirmasi,” ujar Hiththan.
Perbedaan klaim ini menunjukkan adanya sumbatan komunikasi yang nyata antara otoritas daerah dan gerakan mahasiswa. Sementara mahasiswa menuntut keterbukaan pimpinan daerah untuk beradu argumen secara langsung, pemerintah memilih untuk menjaga jarak dari agenda yang dianggap tidak terkoordinasi secara birokrasi.
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kedua belah pihak akan bertemu dalam satu meja. Publik kini melihat adanya jarak yang kian lebar antara aspirasi kritis di kampus dan respons formal dari Balai Kota. (*)
Editor : Indra Zakaria