SAMARINDA – Sikap "balik badan" Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timur dalam rencana pengguliran Hak Angket di DPRD Kaltim menuai kritik pedas. Akademisi sekaligus pengamat hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro, menyebut fenomena inkonsistensi ini sebagai contoh buruk bagi pendidikan politik di daerah.
Castro menilai perubahan sikap PAN yang terkesan mendadak dan tanpa alasan transparan hanya akan memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
“Inkonsistensi itu membuat politik tampak tidak bermartabat di mata publik. Kalau kemudian muncul mistrust (ketidakpercayaan) terhadap partai politik, ya karena praktik seperti ini,” tegas Castro.
Aktivis hukum ini menyoroti bagaimana arah dukungan PAN berubah dalam sekejap mata. Baginya, pola komunikasi politik yang tidak konsisten menunjukkan adanya kelemahan dalam prinsip perjuangan partai di tingkat legislatif.
“Fenomena malam bilang A, besok bilang B adalah contoh buruk. Tanpa transparansi, publik berpotensi menilai ada kepentingan tertentu di balik perubahan sikap itu,” tambahnya.
Menariknya, Castro justru memberikan apresiasi terhadap konsistensi Partai Golkar. Meski Golkar berada di posisi berseberangan dengan para pendukung Hak Angket, ia menilai ketegasan sikap jauh lebih terhormat daripada berubah-ubah di tengah jalan.
“Kalau dibandingkan, Golkar lebih terhormat karena sejak awal sikapnya jelas. Berbeda dengan politik yang mencle-mencle,” sindir pengajar hukum Unmul tersebut.
Melihat dinamika di Karang Paci yang kian cair, Castro memperingatkan agar instrumen Hak Angket tidak sekadar dijadikan alat tawar-menawar politik oleh para elite. Ia mendesak kekuatan masyarakat sipil dan mahasiswa untuk segera turun tangan melakukan pengawalan ketat.
Ia khawatir jika tidak dikawal, suara-suara lantang di DPRD Kaltim perlahan akan meredup karena kepentingan tertentu.
“Supaya DPRD tidak ‘masuk angin’, publik harus aktif. Gerakan masyarakat dan mahasiswa perlu mengawal secara serius dan konsisten agar Hak Angket tidak sekadar gertakan politik, tetapi benar-benar dijalankan untuk kepentingan publik,” pungkas Castro.
Kini bola panas berada di tangan fraksi-fraksi lain yang masih bertahan. Publik menanti apakah mereka akan tetap solid menjalankan fungsi pengawasan atau justru mengikuti jejak PAN yang memilih menarik diri dari barisan perjuangan Hak Angket. (*)
Editor : Indra Zakaria