PROKAL.CO, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menanggapi beredarnya sejumlah konten media sosial yang mengaitkan namanya dalam aksi unjuk rasa 215 di Kantor Gubernur Kalimantan Timur yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Andi Harun menilai narasi yang dibangun dalam sejumlah konten tersebut tidak bertanggung jawab dan terkesan sengaja diarahkan untuk mengadu domba dirinya dengan Gubernur Kaltim.
“Konten-konten yang mencoba membelokkan narasi itu menurut saya tidak memenuhi kaidah jurnalistik yang profesional dan mengada-ada,” kata Andi Harun saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Ia mengaku telah menonton beberapa video yang memperlihatkan peserta aksi meneriakkan namanya. Namun, menurutnya, ada indikasi pihak tertentu sengaja mengarahkan situasi agar namanya muncul dalam aksi tersebut.
“Kalau saya perhatikan secara sepintas, dua sampai tiga kali saya ulang, sepertinya memang ada orang yang secara sadar dan sengaja meng-engineering menanyakan kepada peserta aksi tentang nama saya. Itu kemudian secara spontan menimbulkan respons dari satu dua peserta aksi,” ujarnya.
Andi Harun menduga ada pihak yang sengaja ingin membangun kesan seolah dirinya berseberangan dengan Gubernur Kalimantan Timur. Padahal, kata dia, hubungan keduanya dalam pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan baik dan saling menghormati. “Hubungan saya dengan beliau dalam pelaksanaan pemerintahan tetap saling menghormati, tetap saling menghargai. Jadi saya perlu tegaskan, untuk menghindari spekulasi apalagi menarik-narik saya dalam isu itu, itu tidak mungkin saya lakukan,” tegasnya.
Menurut Andi Harun, dirinya tidak memperoleh keuntungan apa pun dari kegaduhan yang muncul akibat narasi di media sosial tersebut. Ia meminta publik berpikir jernih dan menilai sendiri siapa pihak yang paling diuntungkan dari munculnya polemik itu.
“Saya sedikit pun tidak mendapatkan keuntungan apapun atas kegaduhan itu. Kalau mau dianalisis sederhana saja, siapa kira-kira pihak yang paling potensial diuntungkan,” katanya.
Meski demikian, Andi Harun enggan memperpanjang spekulasi mengenai pihak yang dimaksud. Ia hanya meminta agar masyarakat lebih waspada terhadap upaya-upaya yang dapat menunggangi aspirasi publik demi kepentingan tertentu.
“Saya minta kepada masyarakat untuk mewaspadai kemurnian penyampaian aspirasi masyarakat agar tidak mudah ditunggangi oleh isu-isu politik yang bisa mengganggu relasi antara kabupaten/kota dengan provinsi,” ujarnya.
Ia juga mengimbau semua pihak untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak elegan dalam membangun opini publik, termasuk dengan menebarkan isu adu domba di tengah masyarakat.
“Kita tempatkan masyarakat itu dalam posisi murni menyampaikan aspirasinya. Jangan ada yang menjadi umpan gelap, meniupkan isu, dan menebarkan adu domba,” tutupnya. (*)
Editor : Indra Zakaria