SAMARINDA – Eskalasi politik di Karang Paci—sebutan untuk gedung DPRD Kalimantan Timur—kian mendidih menjelang sidang paripurna krusial pada 10 Juni mendatang. Isu perguliran hak angket yang awalnya dipandang sebelah mata, kini justru menggelinding menjadi bola salju liar yang siap menghantam keharmonisan internal koalisi pemerintahan daerah.
Secara mengejutkan, Fraksi Gerindra Kaltim memilih jalan yang berseberangan secara diametral dengan kolega koalisinya, Golkar. Gerindra tetap "ngotot" mengawal hak angket, sekalipun posisi Wakil Gubernur Kaltim saat ini dijabat oleh Seno Aji, yang notabene adalah nakhoda utama alias Ketua DPD Gerindra Kaltim.
Sikap pembangkangan politik ini memicu spekulasi liar di tengah publik. Banyak pihak bertanya-tanya: Apakah ini murni penegakan fungsi pengawasan dewan, atau justru ada skenario politik "belah bambu" yang sedang dimainkan aktor luar untuk memecah belah duet kepemimpinan daerah?
Menanggapi rumor tersebut, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, langsung pasang badan. Ia menepis keras anggapan bahwa partainya sedang bermain dua kaki atau bermaksud menjatuhkan rekan sejawat.
“Kami memandang hak angket bukan soal posisi politik atau siapa yang menang dalam kontestasi. Hak angket adalah hak konstitusional DPRD untuk memastikan setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Justru sebagai partai yang ikut bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan, kami berkepentingan memastikan segala sesuatu berjalan secara baik dan terbuka kepada masyarakat,” tegas Reza. (*)
Editor : Indra Zakaria