PROKAL.CO, SAMARINDA — Sebanyak 121 kader perempuan PDI Perjuangan dari kabupaten dan kota di Kalimantan Timur mengikuti Pelatihan Perempuan Penggerak Akar Rumput yang digelar DPD PDI Perjuangan Kaltim di Samarinda, Sabtu (31/10/2026). Melalui pelatihan ini, kader didorong lebih aktif mengidentifikasi persoalan warga dan mengadvokasi kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Pelatihan yang berlangsung di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Jalan Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda, tersebut dibuka Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga.
Bintang mengatakan, pelatihan tersebut merupakan salah satu program utama Bidang Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030. Program dirancang melalui serangkaian diskusi kelompok terarah dan uji coba sebelum modul pelatihan disusun untuk diterapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga struktur partai paling bawah.
Menurut Bintang, pelatihan tidak boleh berhenti pada kegiatan di tingkat daerah. Para peserta diharapkan meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada kader lain hingga tingkat ranting dan anak ranting.
"Harapan kami tidak hanya berhenti pada hari ini. Ini akan diimplementasikan sampai tingkat ranting, tentunya hingga akar rumput," kata Bintang.
Untuk memantau pelaksanaan program, DPP PDI Perjuangan juga menyiapkan aplikasi khusus. Selain itu, disusun jingle sebagai salah satu sarana untuk membantu peserta memahami dan mengingat peran perempuan penggerak.
Bintang menegaskan, perempuan harus ditempatkan sebagai bagian aktif dalam proses pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Kesetaraan hak perempuan sebagai warga negara, sebagaimana pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, perlu diwujudkan melalui keterlibatan dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
"Perempuan tidak hanya menjadi penikmat pembangunan, tetapi harus menjadi bagian pembangunan itu sendiri. Perempuan tidak hanya menjadi obyek, tetapi menjadi subyek yang ikut berperan dalam pembangunan bangsa dan negara," ujarnya.
Ia menjelaskan, peran kader perempuan dapat dimulai dari persoalan sederhana di lingkungan tempat tinggal. Kader diharapkan peka terhadap kondisi warga, seperti keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, anak yang mengalami stunting, hingga warga yang belum bisa membaca dan menulis.
Jika belum mampu melakukan advokasi secara langsung, kader setidaknya dapat membantu mendata persoalan dan menghubungkan warga dengan pihak yang dapat memberikan pendampingan.
Bintang mengatakan, data yang dihimpun kader di tingkat anak ranting dapat diteruskan kepada pengurus DPC untuk ditindaklanjuti. Apabila persoalan belum terselesaikan, DPP dapat turut memberikan pendampingan.
"Kalau kita tidak bisa melakukan advokasi, minimal memediasi atau mendata," katanya.
Ia menambahkan, meskipun penggerak program berasal dari kader PDI Perjuangan karena materi pelatihan juga mencakup ideologi partai, masyarakat yang menjadi sasaran edukasi dan pendampingan tidak dibatasi berdasarkan keanggotaan politik.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim Ananda Emira Moeis mengatakan, 121 peserta merupakan perwakilan dari struktur DPC, PAC, dan ranting di seluruh Kaltim. Sejumlah peserta juga merupakan kader perempuan yang selama ini terlibat sebagai saksi di tempat pemungutan suara saat pemilu.
Ananda berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan keberanian kader perempuan dalam menyampaikan pendapat, mengadvokasi kepentingan masyarakat, serta mengambil peran dalam pembangunan daerah. Peran tersebut, menurut dia, dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal.
"Harapan saya, mereka bisa lebih berani bersuara dan bergerak, lebih berani untuk mengadvokasi dan berpihak, minimal pada keluarganya yang ada di lingkungan rumah mereka dulu," ujar Ananda.
Materi pelatihan mencakup ideologi dan organisasi partai, pengembangan potensi diri, pembekalan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta teknik menyerap aspirasi masyarakat.
Peserta juga dibekali pemahaman mengenai mekanisme memperjuangkan usulan warga agar dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Materi tersebut meliputi waktu penyampaian aspirasi, penyusunan proposal, hingga proses pengusulan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Ananda, kader perlu memahami mekanisme tersebut agar aspirasi yang dihimpun dari masyarakat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat diperjuangkan melalui jalur perencanaan pembangunan.
Selain materi substantif, pelatihan juga mencakup penguatan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Kegiatan luar ruang atau *outbound* disiapkan untuk meningkatkan soliditas dan kemampuan peserta bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan.
Pada Minggu (1/11/2026), anggota DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dijadwalkan memberikan pembekalan mengenai konsep relawan kesehatan. Program ini direncanakan untuk membantu masyarakat yang menghadapi kendala dalam mengakses layanan kesehatan.
Ananda mengatakan, salah satu bentuk pendampingan yang disiapkan adalah membantu warga mengatasi persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif maupun kebutuhan transportasi menuju rumah sakit.
Khusus di Samarinda, partai tersebut juga merencanakan penyediaan ambulans di setiap kelurahan. Konsep relawan kesehatan dan mekanisme pendampingan warga akan dibahas lebih lanjut dalam pembekalan tersebut.
Melalui program ini, kader perempuan diharapkan tidak hanya aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi juga mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pihak-pihak yang dapat membantu menyelesaikan persoalan warga. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co