Dinas ESDM Kaltim Segera Terapkan Wilayah Pertambangan Rakyat

Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 3 Januari 2025 | 12:45 WIB
TEKAN TAMBANG ILEGAL. Dinas ESDM optimistis terhadap penerapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kaltim.
TEKAN TAMBANG ILEGAL. Dinas ESDM optimistis terhadap penerapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kaltim.

Dalam upaya menekan aktivitas tambang ilegal, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur optimis bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dapat segera diterapkan di wilayah tersebut.

WPR merupakan wilayah khusus yang dirancang untuk kegiatan usaha pertambangan rakyat secara legal. Pertambangan rakyat sendiri adalah usaha kecil-kecilan yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara gotong royong, dengan tujuan menciptakan aktivitas tambang yang terkendali dan tidak melanggar hukum.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan bahwa regulasi untuk WPR di Kaltim saat ini masih dalam proses penyusunan.

“WPR kita siapkan, hanya saja aturannya belum ada. Di OSS (Online Single Submission) masih disusun, sekarang tambang kecil masih lewat IUP (Izin Usaha Pertambangan),” ungkap Bambang. Pada 2024 lalu, pemerintah telah menetapkan 1.215 WPR secara nasional dengan luas total 66.593,18 hektare di 19 provinsi. Di Kalimantan sendiri, WPR baru ditetapkan di Kalimantan Barat sebanyak 199 WPR dengan luas 11.848 hektare.

“Kami optimis WPR bisa dijalankan di Kaltim, namun sistem perizinannya harus diselesaikan terlebih dahulu,” tambahnya. Dengan adanya WPR, masyarakat diharapkan dapat menjalankan kegiatan tambang secara legal tanpa khawatir melanggar hukum. Penerapan WPR juga bertujuan sebagai langkah legalisasi dan pengendalian aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini dilakukan secara ilegal.

“Tentunya kita menyikapi tambang-tambang kecil agar bisa hidup tanpa cost yang besar,” jelas Bambang. Sementara itu, Calon Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, turut memberikan tanggapan terkait implementasi WPR di wilayah Kaltim. Menurutnya, WPR akan menghilangkan sistem tambang ilegal yang dikenal sebagai “koridoran.”


“Batu bara yang WPR ini ke depannya tidak lagi menggunakan koridoran, tetapi sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Nanti kita akan bahas lebih lanjut,” tutup Rudy.
(mrf/beb)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id