SAMARINDA- Dampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat tidak hanya dirasakan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga berpotensi mengancam daya beli masyarakat. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebutkan bahwa dengan menurunnya pendapatan daerah dan bertambahnya beban program nasional, pemerintah harus menjaga setiap rupiah yang dikeluarkan.
Ia memastikan bahwa belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti air bersih, pendidikan, kesehatan, dan terutama pengendalian inflasi, tidak akan dikurangi. "Kalau harga-harga tidak terkendali, daya beli warga yang terdampak pertama," sebut Andi.
Kondisi ini diperparah oleh pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan akan turun hingga 50 persen. Kepala Bapperida Samarinda, Ananta Fathurrozi, menyebutkan bahwa dari DBH yang biasanya mencapai Rp1,6 triliun, tahun depan hanya akan sekitar Rp800 miliar. Situasi ini menunjukkan bahwa Pemkot Samarinda kini berada dalam posisi sulit, di mana mereka harus mengelola anggaran yang kian menipis sambil memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.(*)
Editor : Indra Zakaria