Polemik Aset Negara di Samarinda, Disdikbud Ungkap Kegagalan Pendekatan Persuasif

Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:55 WIB
Kepala Disdikbud Kota Samarinda, Asli Nuryadin
Kepala Disdikbud Kota Samarinda, Asli Nuryadin

SAMARINDA- Polemik rumah dinas di Samarinda semakin memanas setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) akhirnya melimpahkan urusan penertiban ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Langkah ini diambil setelah peringatan berulang kali dari Disdikbud tidak kunjung diindahkan oleh para pensiunan ASN yang masih menghuni aset negara tersebut.

Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, mengakui pihaknya sudah menempuh segala cara. "Sudah beberapa kali kami beri peringatan resmi melalui surat pemberitahuan, termasuk kepada guru maupun kepala sekolah. Tapi karena tidak juga dipatuhi, akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke BPKAD untuk mengeksekusi," ujarnya.

Disdikbud memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengosongan secara langsung, sehingga dukungan penuh diberikan kepada BPKAD dan Satpol PP. Aset negara yang disalahgunakan ini, yang mayoritas berada di bawah Disdikbud, kini menjadi sorotan utama. Dari 53 unit, 27 di antaranya bermasalah, termasuk kasus penunggakan retribusi dan perlakuan aset seperti milik pribadi.

Sikap acuh tak acuh sejumlah pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Samarinda terhadap peringatan pengosongan rumah dinas kini berpotensi membawa mereka berurusan dengan hukum. Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, memastikan bahwa setelah pendekatan persuasif gagal, mekanisme hukum harus dijalankan.

Tindakan ini diambil karena para pensiunan tersebut dianggap melanggar aturan yang jelas, yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yang mewajibkan pengembalian aset saat masa tugas berakhir. Tidak hanya menempati rumah secara ilegal, beberapa kasus juga menunjukkan adanya penunggakan retribusi.

Dengan pelimpahan kasus ke BPKAD, artinya pemerintah akan menggunakan kewenangan eksekusi untuk menegakkan peraturan. Keputusan ini mengirimkan pesan tegas bahwa aset negara bukanlah warisan pribadi dan pelanggaran terhadap aturan akan memiliki konsekuensi yang serius.(*)

Editor : Indra Zakaria