Penangkapan Mahasiswa Unmul Disorot, Castro Ingatkan Kampus Harus Jadi Zona Netral

Muhamad Yamin • Dipublikasikan Rabu, 3 September 2025 | 16:10 WIB
Herdiansyah Hamzah
Herdiansyah Hamzah

PROKAL.CO, SAMARINDA – Polemik penangkapan 22 mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda oleh Polresta Samarinda, Minggu malam 31 Agustus 2025, membuka perdebatan tentang batas kewenangan aparat di lingkungan kampus.

Pengamat hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah atau Castro, mengingatkan bahwa perguruan tinggi adalah ruang akademik yang dilindungi hukum dan harus diperlakukan sebagai zona netral.

Dalam operasi yang digelar sehari sebelum aksi demonstrasi “Kaltim Menggugat”, polisi mengamankan mahasiswa di Kampus FKIP Jalan Banggeris, Kelurahan Karang Anyar, sekitar pukul 23.30 Wita. Dari lokasi, aparat menyita 27 bom molotov, bahan bakar pertalite, potongan kain, serta sebuah lukisan bergambar logo PKI yang diklaim sebagai media pembelajaran mahasiswa jurusan sejarah.

Meski 18 mahasiswa telah dipulangkan, 4 orang kini ditetapkan sebagai tersangka. Castro menegaskan, tindakan aparat harus tetap memperhatikan prinsip otonomi akademik sesuai regulasi yang berlaku.

“Silakan saja pihak kepolisian bertindak, tetapi seluruh proses mulai dari prosedur hingga substansi penanganan harus dijelaskan secara utuh. Jangan sampai langkah hukum ini menjadi cacat secara formil maupun materiil,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).

Ia juga menekankan agar polisi tidak terburu-buru menyimpulkan mahasiswa sebagai pelaku utama tanpa menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menyuplai bahan bom molotov.

“Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa 4 mahasiswa itu pelaku utamanya. Kalau ada pihak lain yang diduga menyuplai bahan, ya seharusnya ditelusuri juga,” tambahnya.

Castro menilai fokus penyidikan mestinya pada dugaan perakitan bom molotov, bukan pada atribut pembelajaran sejarah yang justru menimbulkan stigma.

“Lukisan itu properti untuk pembelajaran sejarah. Jadi kalau konteksnya bom molotov, ya fokus saja pada itu. Jangan digiring seolah-olah ada isu komunisme,” jelasnya.

Menurutnya, framing semacam itu bisa merusak citra mahasiswa dan mengaburkan substansi perkara. “Framing seperti ini memperkeruh suasana dan justru menjauhkan publik dari substansi perkara. Jangan sampai proses hukum kehilangan keadilan karena narasi yang dibangun menyimpang dari fakta,” tegas Castro. (*)

Editor : Indra Zakaria