SAMARINDA - Rencana penerapan sistem parkir berlangganan di Kota Samarinda kini mendekati tahap akhir. Setelah melalui pembahasan panjang, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda memastikan kajian awal atau feasibility study (FS) program ini sudah mencapai sekitar 70 persen.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menyebut jalan menuju realisasi program masih membutuhkan tahapan penting. “FS-nya sudah selesai, sekarang tinggal naskah akademis untuk rapat bersama DPRD, diskusi publik, lalu persiapan sistem digital berupa website,” ujarnya.
Website yang dimaksud nantinya akan menjadi pusat layanan parkir berlangganan. Melalui platform ini, masyarakat bisa mendaftar, melakukan pembayaran, sekaligus menyampaikan aduan jika menemukan pungutan liar. “Selain call center, kami juga bentuk satgas parkir. Jadi ada dua jalur untuk menindak jukir liar,” tegas Manalu.
Setelah pembangunan website rampung, tahap berikutnya adalah sosialisasi sebelum sistem resmi dijalankan. Soal tarif, Manalu memastikan nilainya tetap mengacu pada Peraturan Daerah (Perda). Untuk kendaraan roda dua, tarif ditetapkan Rp400 ribu per tahun, sementara roda empat Rp1 juta per tahun. “Tarif sudah final karena dasarnya perda, tidak bisa diubah lagi,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan jukir liar masih menjadi persoalan klasik penataan parkir di Samarinda. Karena itu, sebelum sistem berlangganan diterapkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi berjenjang.
“Tahapannya dari RT, lurah, hingga camat. Harapannya masyarakat paham sejak awal, sehingga penerapan lebih mudah,” pungkasnya. (hun/beb)
Editor : Indra Zakaria