SAMARINDA- Gelombang aksi unjuk rasa yang belakangan mencuat di sejumlah daerah membuat pemerintah pusat pasang langkah antisipasi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil kebijakan tegas dengan menutup izin perjalanan dinas ke luar negeri, baik untuk kepala daerah maupun anggota DPRD.
Alasannya sederhana, pejabat daerah diminta tidak meninggalkan wilayah ketika kondisi dalam negeri sedang rawan. Instruksi itu langsung memantik respons beragam. Wali Kota Samarinda Andi Harun, mengakui sudah sewajarnya kepala daerah mengerahkan perhatian penuh pada persoalan di wilayah masing-masing, bukan malah sibuk menghadiri agenda luar negeri yang seringkali hanya bersifat seremoni.
“Langkah ini sangat tepat. Kepala daerah memang seharusnya tetap berada di daerahnya untuk memastikan semua urusan berjalan baik. Apalagi masyarakat sedang menghadapi banyak tantangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain menyangkut kepekaan terhadap kondisi, larangan ini juga menyentil soal efisiensi anggaran. Selama ini, perjalanan ke luar negeri bukan hanya memakan waktu, tetapi juga biaya yang besar.
Padahal, alokasi dana itu bisa lebih bermanfaat jika diarahkan pada kebutuhan yang nyata, seperti menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok atau menjalankan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga arahan dari kemendagri sendiri diartikan agar pejabat daerah bisa berkonsentrasi dan tidak terpecah dalam mengurus permasalahan di daerah masing-masing.
“Apalagi sekarang kita di masa penghematan sehingga itu memang harus bisa diwujudkan,” lanjutnya. Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, juga menegaskan perlunya kepala daerah turun langsung menghadapi tantangan ekonomi, terutama menyangkut harga pangan. Ia menyebutkan, disparitas harga beras yang masih terjadi di lapangan harus segera diatasi agar tidak menimbulkan keresahan.
Meski inflasi Samarinda hingga kini disebut masih terkendali, situasi ini tidak boleh dianggap enteng. Saefuddin mengingatkan, stabilitas harga dapat berubah sewaktu-waktu jika pengawasan dan intervensi nyata tidak dilakukan secara konsisten.
Pada akhirnya, larangan perjalanan ke luar negeri ini hanya akan bermakna jika benar-benar diikuti dengan keseriusan pejabat daerah dalam bekerja. Bukan sekadar patuh aturan, melainkan hadir di lapangan dan terlibat dalam penyelesaian persoalan yang langsung dirasakan warga. “Ekonomi kita harus bergerak agar inflasi kita tetap terjaga,” pungkasnya. (hun)
Editor : Indra Zakaria