SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan program-program prioritas, terutama janji kampanye Gubernur melalui program Gratispol—meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan—tetap dijalankan meski ada potensi pemangkasan anggaran dari pusat.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan simulasi anggaran untuk mengantisipasi jika pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) atau transfer daerah benar-benar terjadi setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Jadi, jangan khawatir. Yang sifatnya pelayanan masyarakat tetap kita programkan,” ujarnya. Menurut Yusliando, strategi penghematan akan difokuskan pada pos belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, sampai pengadaan barang dan jasa yang tidak berdampak ke masyarakat, itu pasti kita rasionalkan. Pengadaan yang sifatnya sekadar administratif akan dikurangi,” jelasnya.
Ia menambahkan, hak-hak ASN tetap menjadi perhatian, termasuk insentif pegawai atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih dibahas agar tidak terganggu meski ada penyesuaian anggaran. Untuk tenaga outsourcing, sebagian besar sudah dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), meskipun beberapa posisi seperti pengamanan dalam (Pamdal) masih dipertahankan.
Terkait APBD Perubahan 2025, Yusliando mengatakan pembahasan baru dimulai. Refocusing diarahkan agar janji-janji kepala daerah dapat dipenuhi lebih awal, termasuk pelaksanaan program Gratispol, yang akan berlanjut pada APBD Perubahan tahun ini.
“Secara nominal pasti ada perubahan, termasuk pemanfaatan Silpa 2024. Tapi yang jelas, program prioritas tidak akan terganggu,” bebernya.
Ia menegaskan arah kebijakan daerah tetap mengacu pada Permendagri 86/2017, yang mengatur bahwa janji kepala daerah menjadi prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan. “Prinsipnya, visi-misi kepala daerah harus diwujudkan. Jadi efisiensi akan diarahkan ke hal-hal yang tidak langsung menyentuh masyarakat,” pungkasnya. (adv/diskominfo/i)
Editor : Indra Zakaria