PROKAL.CO, SAMARINDA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur menetapkan dua pejabat daerah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim tahun anggaran 2023. Keduanya yakni AHK selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kaltim serta ZZ selaku Kepala Pelaksana Sekretariat Lembaga DBON Kaltim.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai tim penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Pada Kamis (18/9/2025), keduanya langsung ditahan di Rutan Kelas I Samarinda selama 20 hari ke depan.
“Penahanan dilakukan dengan pertimbangan ancaman pidana lebih dari lima tahun serta kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya,” jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto.
Modus Dugaan Korupsi
Kasus ini berawal dari pemberian dana hibah senilai Rp100 miliar dari APBD Kaltim untuk DBON. Namun, penyidik menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaannya.
Peran AHK (Kadispora Kaltim): menyetujui penyaluran dana hibah kepada pihak lain di luar organisasi DBON, serta meloloskan pencairan dana tanpa dokumen pendukung yang sah.
Peran ZZ (Sekretariat DBON Kaltim): sebagai penerima hibah, diduga menyalurkan dana kepada pihak yang tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan tidak membuat pertanggungjawaban yang sah.
Akibat penyimpangan tersebut, proses pemberian dan pengelolaan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan dugaan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Nilai pastinya masih menunggu hasil audit resmi.
Pasal yang Disangkakan
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)
Editor : Indra Zakaria