PROKAL.CO, SAMARINDA - Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (SAKSI FH Unmul) menyampaikan pernyataan sikap terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 2023 oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Kasus ini menyeret mantan Ketua Pelaksana DBON sekaligus Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Kalimantan Timur. SAKSI menilai peristiwa tersebut menjadi potret buruk tata kelola dana hibah yang rawan disalahgunakan.
“Dana hibah merupakan titik rawan terjadinya korupsi karena luasnya diskresi pejabat dalam menentukan penerima, besaran, dan pencairannya. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan elit politik maupun praktik state capture corruption,” kata Orin Gusta Andini SAKSI dalam keterangan resmi, Kamis, 18 September 2025.
Menurut Orin, praktik korupsi hibah tidak hanya melibatkan pejabat level atas, tetapi juga rentan menyeret birokrasi karena adanya relasi kuasa dalam proses pencairan dana.
Atas kasus tersebut, SAKSI menyampaikan empat catatan penting. Pertama, mendukung langkah hukum yang sudah ditempuh Kejati Kaltim. Kedua, mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara tuntas dengan mengusut semua pihak yang terlibat. Ketiga, mengecam tindakan menjadikan hibah dan bantuan sosial sebagai bancakan politik. Keempat, mendesak adanya evaluasi menyeluruh dengan melakukan moratorium hibah dan bansos, serta audit terhadap seluruh penerimanya.
“Korupsi dana hibah adalah kejahatan sistematis dan extraordinary crime. Penanganannya harus menyasar aktor utama maupun pihak yang turut serta,” tegas Orin. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co