PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah menyiapkan sistem parkir berlangganan yang akan mengubah wajah perparkiran di kota ini. Dalam skema baru tersebut, juru parkir tidak lagi diperbolehkan memungut uang secara tunai di lapangan.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menegaskan bahwa sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi retribusi sekaligus menghapus praktik pungutan liar di lapangan.
“Jukir nanti hanya mengatur kendaraan, tidak lagi memungut uang di lapangan,” ujarnya, Sabtu (20/9/2025) lalu.
Dengan sistem berlangganan ini, masyarakat cukup membayar retribusi di muka melalui metode non-tunai seperti virtual account atau QRIS. Setelah pembayaran, kendaraan akan mendapatkan stiker atau kartu berlangganan sebagai tanda resmi.
Tarif dan Mekanisme Berlangganan
Manalu menjelaskan bahwa tarif parkir ditetapkan secara tahunan, yakni:
Rp400.000 per tahun untuk kendaraan roda dua (sekitar Rp1.072 per hari),
Rp1.000.000 per tahun untuk roda empat (sekitar Rp2.700 per hari).
Tersedia juga opsi pembayaran per enam bulan, meski lebih ekonomis jika dibayar langsung satu tahun penuh.
“Parkir berlangganan itu metode pemungutan yang dibayar di depan,” jelasnya.
Juru Parkir Resmi Tetap Bertugas
Meski peran mereka dibatasi, keberadaan juru parkir tetap dipertahankan.
Dishub tengah melakukan pendataan dan pelatihan bagi jukir yang akan bergabung dalam sistem baru ini. Hanya jukir resmi yang terdata yang diizinkan berada di lapangan. “Hanya juru parkir resmi yang terdata dan ikut dalam sistem yang berhak berada di lapangan,” tegas Manalu.
Dishub juga mengingatkan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada pihak yang nekat melakukan pungutan liar setelah sistem berjalan. Program ini ditargetkan diluncurkan pada akhir tahun 2025, dengan progres persiapan yang telah mencapai 80 persen. Saat ini, Dishub masih menyelesaikan naskah akademis dan melakukan sosialisasi kepada publik.
“Sekarang sudah 80 persen, mudah-mudahan bisa launching akhir tahun,” ujarnya optimistis. Manalu menambahkan bahwa aturan ini hanya berlaku untuk parkir di jalan umum, sementara area swasta seperti mal dan rumah sakit tetap dikelola oleh masing-masing pengelola.
“Untuk parkir di mal atau rumah sakit tidak termasuk, karena itu lahan swasta,” tambahnya. Manalu berharap masyarakat mendukung kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar kembali kepada warga.
“Ketika masyarakat mendukung kegiatan ini, mereka sendiri yang akan diuntungkan,” pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria