Kebijakan Satu Arah di Jalan Abul Hasan Samarinda Dikeluhkan Warga, Omzet Usaha Merosot Tajam

Muhamad Yamin • Dipublikasikan Kamis, 25 September 2025 | 20:25 WIB
Photo
Photo

PROKAL.CO, SAMARINDA – Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Abul Hasan, Kelurahan Pasar Pagi, Samarinda sejak Rabu (24/9/2025) menuai sorotan. Sejumlah pelaku usaha dan warga sekitar mengaku terdampak serius, terutama dari sisi ekonomi.

Pemilik VOC Caffe, Riza, mengatakan kebijakan baru itu membuat arus pengunjung menurun drastis. Dalam sehari setelah diberlakukan, omzet usahanya langsung anjlok hingga 70 persen.

“Perubahan arus lalu lintas ini benar-benar memukul usaha kami. Kalau dibiarkan, roda perekonomian di kawasan ini bisa mati. Kami berharap pemerintah mau mempertimbangkan kembali atau setidaknya memberikan solusi lain,” ujarnya.

Riza menilai keterbatasan lahan parkir akibat penerapan SSA turut memperparah situasi. Ia bersama warga meminta agar sistem parkir miring yang sebelumnya berlaku dapat dikembalikan, atau ada mekanisme lain yang tidak merugikan pelaku usaha.

Nada serupa disampaikan pemilik Sari Madu Bakery, Diah. Ia menegaskan, warga bukan menolak kebijakan pemerintah sepenuhnya, melainkan meminta adanya komunikasi sebelum aturan baru dijalankan.

“Sejak satu arah diberlakukan, penjualan kami juga turun hingga 70 persen. Kami hanya ingin pemerintah membuka ruang dialog, agar kebijakan ini tidak sepihak,” tutur Diah.

Berdasarkan catatan warga, sedikitnya 50 pelaku usaha di sepanjang Jalan Abul Hasan terkena dampak langsung. Mereka berencana menyampaikan pengaduan resmi agar sistem satu arah ditinjau ulang.

Menanggapi keluhan tersebut, Lurah Pasar Pagi, Noormansyah, menyebut pihaknya telah menampung aspirasi warga dan akan menyampaikannya ke kecamatan serta Dinas Perhubungan (Dishub).

“Enam RT di kawasan ini ikut terdampak. Banyak pelaku usaha yang mengaku omzet mereka turun drastis. Kami akan melaporkan ke atasan agar ada evaluasi lebih lanjut,” jelasnya.

Sebelumnya, Dishub Samarinda bersama kecamatan dan kelurahan sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi sebelum SSA diterapkan. Namun warga menilai sosialisasi di lapangan masih minim, sehingga memicu penolakan.

Kini, masyarakat dan pelaku usaha berharap pemerintah kota segera duduk bersama untuk mencari solusi terbaik, agar pengaturan lalu lintas tidak sampai mengorbankan aktivitas ekonomi warga. (*)

Editor : Indra Zakaria