Oleh : Dinda Eka Safira, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Kebebasan pers merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi. Tanpa keberadaan pers yang bebas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara akan sulit diwujudkan. Pers tidak hanya berfungsi menyampaikan berita, melainkan juga menjalankan peran sebagai pengawas kekuasaan serta ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Sayangnya, kondisi kebebasan pers di Indonesia masih kerap terhambat oleh intervensi politik, tekanan ekonomi, hingga praktik kriminalisasi terhadap jurnalis.
Salah satu problem mendasar adalah ketidakmandirian media. Banyak media arus utama berada dalam kendali elite politik maupun pengusaha yang memiliki kepentingan tertentu terhadap kekuasaan. Hal ini menyebabkan pemberitaan sering kali tidak berpihak pada kepentingan publik, tetapi diarahkan untuk melanggengkan agenda kelompok tertentu. Alih-alih menjadi saluran aspirasi rakyat, media justru terjebak menjadi alat oligarki.
Di sisi lain, kriminalisasi terhadap jurnalis masih berlangsung. Pasal-pasal multitafsir, terutama dalam Undang-Undang ITE, sering dimanfaatkan untuk membungkam jurnalis yang berani mengungkap praktik korupsi atau pelanggaran HAM. Padahal, Pasal 28F UUD 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Pertanyaannya, bagaimana demokrasi dapat berjalan sehat apabila pencari kebenaran justru diperlakukan sebagai pelanggar hukum ?
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim, menegaskan bahwa jurnalis seharusnya tidak dianggap musuh negara. Menurutnya, jurnalis bekerja untuk kepentingan publik dan demokrasi. Ia mengingatkan, upaya kriminalisasi terhadap jurnalis akan merugikan masyarakat luas karena membatasi akses publik terhadap kebenaran. Pandangan ini menegaskan bahwa kebebasan pers adalah kepentingan bersama, bukan sekadar urusan profesi.
Dari sudut pandang mahasiswa, persoalan kebebasan pers tidak boleh dipandang sebelah mata. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pers tetap independen. Tanpa pers yang bebas, ruang publik akan didominasi narasi penguasa, sementara suara rakyat semakin terpinggirkan. Perjuangan jurnalis dalam mengungkap kebenaran sejatinya sejalan dengan perjuangan mahasiswa dalam menegakkan keadilan.
Pers yang independen sesungguhnya tidak mengancam negara. Sebaliknya, pers kritis justru memperkuat legitimasi pemerintah dengan menyajikan informasi yang jujur dan transparan. Mantan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, pernah menyatakan bahwa pers yang bebas bukan berarti tanpa batas, tetapi pers yang bebas justru memperkokoh demokrasi karena memberi ruang bagi kontrol sosial. Negara yang kuat bukanlah negara yang alergi kritik, melainkan negara yang berani menghadapi suara pers. (*)
Editor : Indra Zakaria