PROKAL.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar kewajiban hukum, melainkan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini disampaikan dalam malam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltim di Gedung Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (3/10/2025) malam.
Ketua KI Kaltim, Imran Duse, menegaskan pentingnya keterbukaan dokumen kebijakan agar masyarakat memahami dasar pengambilan keputusan pemerintah.
“Mahasiswa bisa mengakses informasi untuk penelitian skripsi, media memanfaatkannya untuk pemberitaan, dan masyarakat umum dapat mengetahui dasar kebijakan publik yang diambil pemerintah,” jelas Imran.
Menurutnya, dokumen yang ditandatangani pejabat negara, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, wajib dibuka agar publik tidak hanya tahu isi kebijakan, tetapi juga memahami pertimbangan di baliknya.
“Kalau dokumen dibuka, masyarakat tidak hanya tahu kebijakan, tetapi juga memahami dasar pengambilannya. Transparansi inilah yang membuat pemerintah semakin dipercaya,” tambahnya.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik kini menjadi sebuah keniscayaan. Ia mengapresiasi meningkatnya kualitas badan publik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Semakin banyak yang meraih peringkat satu dan nilai sempurna, artinya semangat keterbukaan publik terus tumbuh. Ini menunjukkan kepercayaan terhadap badan publik semakin kuat," ujarnya.
Tahun ini, sebanyak 375 badan publik di Kaltim mengikuti monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan KI Kaltim. Dari jumlah tersebut, 82 badan publik berhasil meraih predikat informatif.
Mereka terdiri dari pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah provinsi, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga instansi vertikal di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Seno menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim akan terus mendorong seluruh OPD dan lembaga terkait untuk proaktif menyampaikan informasi yang relevan.
"Kami berharap setiap informasi yang dimiliki OPD disampaikan secara terbuka. Masyarakat berhak tahu tentang aktivitas pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," tegasnya. (adv/diskominfo/i)
Editor : Indra Zakaria