SAMARINDA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda kini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Pasca-ditemukannya kendala dan pelanggaran teknis di sejumlah daerah, pelaksanaan program di Samarinda akan diperketat dan disesuaikan dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator BGN Wilayah Samarinda, Hariyono, mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi dan pembenahan untuk memastikan kualitas makanan dan tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai pedoman dari pusat.
Pendaftaran Terbuka dan Target 73 Dapur
Hariyono menjelaskan, untuk menjadi mitra pengelola dapur SPPG, pendaftaran dibuka secara umum melalui portal mitra.bgn.id. Proses seleksi dilakukan langsung oleh pihak pusat guna memastikan calon pengelola, baik itu koperasi, gabungan koperasi, atau yayasan, memenuhi syarat kelayakan administrasi dan teknis.
“Nantinya akan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari pengajuan lokasi hingga surat kepemilikan lahan,” ujar Hariyono, Rabu (8/10/2025).
Di Kota Samarinda, BGN menargetkan pembentukan total 73 dapur SPPG. Hingga saat ini, baru 13 dapur yang sudah beroperasi dan 10 lainnya sedang dalam tahap pembentukan.
Dapur SPPG Sempat Ditutup Akibat Pelanggaran Kualitas
Hariyono juga membenarkan bahwa salah satu dapur SPPG di Samarinda sempat ditutup sementara setelah ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi. Namun, ia menegaskan penutupan tersebut merupakan langkah evaluasi, bukan sanksi permanen.
“Tapi ini sudah berjalan lagi, karena kami juga perlu melakukan evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan SOP agar pelaksanaannya ke depan bisa lebih maksimal,” pungkasnya.
Dengan sistem yang lebih ketat dan terpusat, BGN berharap pelaksanaan MBG di Samarinda dapat berjalan optimal, menjamin makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan. (*)
Editor : Indra Zakaria