SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran nasional berupa pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 dipastikan berdampak signifikan terhadap keuangan Kota Samarinda. Kebijakan ini menyebabkan penerimaan TKD Kota Samarinda turun hampir separuh dari total sebelumnya, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan langkah mitigasi agar pelayanan publik tidak terganggu.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan nasional tersebut akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan belanja daerah. Jika tahun ini TKD Samarinda mencapai Rp2,59 triliun, maka pada 2026 hanya tersisa sekitar Rp1,36 triliun.
“Kami memilih melakukan mitigasi dan adaptasi agar pelayanan publik tetap berjalan prima,” ujar Andi Harun, Jumat (17/10/2025).
Efisiensi dan Penghematan Ketat
Andi Harun menjelaskan bahwa efisiensi akan menjadi langkah awal mitigasi jangka pendek. Belanja rutin seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, hingga biaya pemeliharaan akan ditekan secara signifikan.
“Kalau sampai pengesahan APBD 2026 belum ada angka yang cukup, maka perjalanan dinas bisa dikurangi sampai 90 persen, kecuali yang sifatnya urgen dan menyangkut kepentingan nasional,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi ini bukan hanya soal penghematan teknis, tetapi juga momentum untuk membangun budaya kerja hemat dan disiplin anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, efisiensi diharapkan mampu memacu kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan alternatif di luar TKD.(*)
Editor : Indra Zakaria